Ini Usaha DPR Agar Anggotanya Tak Ikutan Cari Pokemon
Fadli menilai permainan Pokemon Go lebih banyak efek negatifnya kepada masyarakat.
Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon setuju dengan larangan memainkan permainan virtual, Pokemon Go, di instansi pemerintah maupun parlemen.
"Instansi-instansi pemerintah saya kira baiknya semua dilarang. Termasuk di DPR saya kira harus dilarang," kata Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Fadli menilai permainan Pokemon Go lebih banyak efek negatifnya kepada masyarakat.
Menurut dia tidak sedikit anggota masyarakat celaka gara-gara memainkan game asal Jepang tersebut.
"Ya baguslah saya kira (larangan main Pokemon Go). Saya dengar, itu lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya. Apalagi itu banyak orang yang celaka karena itu," kata Fadli.
Di DPR, saat ini, terpasang selebaran berisi pelarangan mencari Pokemon.
Tidak hanya di DPR, Sekretariat Kepresidenan RI juga mengeluarkan larangan kepada siapapun mencari Pokemon di lingkungan Istana.
Pengumuman larangan tersebut ditempelkan di pintu press room atau ruangan wartawan kepresidenan. Isi larangannya: "Dilarang Bermain Atau Mencari Pokemon di Lingkungan Istana."
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan Istana merupakan obyek vital, tempat Kepala Negara bekerja.
"Ini kan kantor Presiden, tempat Bapak Presiden bekerja, bukan tempat bermain," kata Bey.
Polisi juga telah melarang masyarakat, khususnya anggota polisi, mencari Pokemon di lingkungan markas polisi. Pasalnya, di markas polisi ada banyak hal yang tidak boleh diketahui publik.
