Wakil Ketua DPR Minta Konsep Pengelolaan Haji Diubah
"Coba kita selesaikan dulu itu jamah orang tua, yang usianya di atas 70 tahun, dipropritaskan dulu," kata dia.
Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah meminta model pengelolaan jamaah haji Indonesia diubah. Bagi dia, selama ini peserta haji asal Indonesia tidak ada bedanya dengan peserta haji dari negara-negara yang notabene mengirimkan jamaah jauh lebih sedikit.
"Mindset kita mengelola haji itu harus berubah. Jangan seperti peserta kecil. Kita ini adalah mayoritas dalam jamaah haji. Itu nampak dimana-mana. Di hotel, di pasar, dan lain-lain yang banyak orang Indonesia," kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2016).
Menurut Fahri pemerintah Indonesia semestinya mengambil keuntungan dari pengelolaan haji. Pasalnya, mulai dari penginapan hingga makanan, jamaah haji Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan infrastruktur yang disediakan oleh negara Arab Saudi.
"Karena itu, mentalitas itu, kita sebagai penyelenggara juga ambil saham. Kalau bisa, hotel, apartemen, harus punya Indonesia, mulai sekarang kita harus punya rumah sakit di sana, yang dipakai sepanjang tahun. Karena umroh kita juga. Kemudian catering dan lainnya," ujar Fahri.
"Mekah dan Madinah itu kota internasional, harusnya kita bergerak disana, seperti orang Turki berada di semua bidang. Sekarang tinggal cara ngomongnya ke pemerintah Saudi saja yang dipikirkan, harus diperbaiki," Fahri menambahkan.
Fahri juga mengusulkan dalam pengelolaan haji kedepannya harus memprioritaskan jamaah haji yang sudah tua. Hal ini penting untuk menghindari jatuhnya korban.
"Coba kita selesaikan dulu itu jamah orang tua, yang usianya di atas 70 tahun, dipropritaskan dulu. Kalau kita lihat di Rumah Sakit kemarin yang dibuat pemerintah, mayoritas yang senior yang pakai gelang merah. Itu jamaah di atas 70 dihabisin dulu, supaya nggak banyak korban, karena yang muda bisa tolong yang tua. 70 persen tiap tahun mayoritas orang tua," kata Fahri.
Fahri mengatakan sejauh ini lobi yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi masih lemah, terutama terkait dengan kuota.
"Lobi kurang kuat. Saya puji Menteri Agama terkait penyelenggaraan. Tapi kritik pemerintah buat lobi. Lobi kita lemah. Kita bisa ambil kuota negara tetangga yang nggak terpakai, seperti
Iran 75 ribu kuota nggak dipakai. Harusnya diambil buat Indonesia, dikasih ke yang tua," ujar Fahri.
"Sehingga beban penyelenggaran lebih ringan. Fasilitas dan penyelenggaraan oke," Fahri menambahkan.
