Fadli Zon Sindir Jokowi Supaya Stop Pencitraan
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Menurutnya, selama kepemimpinan Jokowi, masih banyak janji-janji Jokowi selama kampanye belum semuanya dirasakan masyarakat Indonesia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo harus berhenti melakukan pencitraan. Hal ini menyusul jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2016.
"Presiden harus berhenti pencitraan. Dua tahun ini adalah presiden melakukan pencitraan. Hasilnya cuma sedikit yang dirasakan masyarakat," ujar Fadli di Gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Menurutnya, selama kepemimpinan Jokowi, masih banyak janji-janji Jokowi selama kampanye belum semuanya dirasakan masyarakat Indonesia di semua sektor. Fadli mencontohkan, perekonomian di Indonesia semakin sulit.
"Hampir di semua bidang. Kalau di sisi ekonomi, dan aspirasi masyarakat, sebagian masyarakat merasakan kalau ekonomi semakin sulit dalam dua tahun, harga naik, daya beli masyarakat rendah, sulit untuk mencari pekerjaan. Pada dasarnya kehidupan semakin susah, jarang menemukan kelompok masyarakat yang merasakan ada perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi. Konstituen merasa kehidupan makin sulit," katanya.
Tak hanya itu, di bidang politik juga Presiden Jokowi masih didominasi oleh keinginan pihak-pihak atau partai politik untuk melakukan satu penguasaan.
"Kehidupan politik kita relatif kurang sehat, karena beberapa partai politik dipecah belah, ada jejak dari intervensi pemerintah, sehingga kehidupan demokrasi kita masih diwarnai demokrasi yang diintervensi keinginan kekuasaan," jelas Fadli.
Selain itu, Fadli menilai hukum di Indonesia juga semakin tidak jelas yakni selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah selama dua tahun kepemimpinan Jokowi.
"Diskriminasi hukum terjadi dimana-mana. Korupsi besar terjadi dimana-mana. Bapak menyampaikan ada kerugian negara tidak diusut. Tapi Petty corruption (korupsi kecil) dikejar. Contoh yang dilakukan presiden di operasi tangkap tangan (OTT) pungli di perhubungan. Menurut saya itu peristiwa memalukan. Itu kan cukup polsek saja, presiden ketinggian, mungkin kapolsek juga udah ketinggian," kata Fadli.
Oleh karena itu, ia menegaskan Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinannya.
"Selama dua kepimpinannya tahun kepemimpinan Jokowi, ini waktu yang baik untuk mengevaluasi terhadap apa yang jadi program, atau janji-janji selama kampanye saat menjadi calon presiden. Apa yang menjadi cita-cita untuk merealisasikan janji-janji kampanye masih jauh dari kenyataan," ungkapnya.
