Komisi VIII Minta BPBD Cepat Merespons Bencana di Daerah
Kebutuhan sandang, pangan dan kesehatan, diharapkan cepat tersedia di lokasi bencana.
Suara.com - Komisi VIII DPR RI menekankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar cepat merespons jika terjadi bencana di daerah-daerah. Hal utama yang harus cepat direspons adalah aspek sosial, yakni kebutuhan sandang, pangan dan kesehatan, diharapkan cepat tersedia di lokasi bencana.
Demikian ditegaskan Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Kepala BPBD, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).
Hadir dalam acara ini sepuluh Kepala BPBD, diantaranya dari Sumut, Sumsel, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, NTB dan Papua.
Menurut Ali Taher, yang dalam rapat tersebut didampingi Wakil Ketua, Ihsan Qolba Lubis dan Tubagus Ace Hasan Sazili, menjelaskan, Komisi VIII sengaja mengundang Kepala BPBD sebab dalam peralihan iklim selama ini banyak terjadi banjir, longsor dan gempa bumi yang belum teratasi.
“Karena itu Komisi VIII DPR perlu mengundang langsung aparat penanggulangan bencana daerah untuk mencari solusi terbaik, sekaligus penanganannnya,” jelasnya.
Dari data yang disajikan, lanjut politisi PAN ini, dalam mengantisipasi bencana gempa, kita belum mempunyai standar maksimal, misalnya tidak mempunyai alat deteksi dini secara maksimal, sehingga jika terjadi gelombang akan berdampak pada tsunami. Sebetulnya, saat gempa bumi ada tanda-tanda awal, sehingga bisa melakukan pencegahan. Alat-alat seperti ini kita belum memilikinya.
“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, kita bisa mengadakan alat-alat tersebut dan dalam implementasinya bisa diupayakan tepat waktu, tidak terkendala birokrasi yang panjang,” tambahnya.
Lebih lanjut Ali menyebut, beberapa bencana di daerah tidak ada ketersediaan logisltik di lapangan, misalnya banjir di Sumsel, yang sampai sekarang belum ada bantuan maskismal. Perlu ada kepekaan dari daerah, BNPB di pusat, dan DPR, khususnya dukungan Komisi VIII untuk mensuplai kebutuhanh di daerah.
Daerah seperti Sumbar, NTB dan Sumut masih bermasalah. Oleh karena itu, Komisi VIII menekankan agar tingkat responsbilitas dan sensititifitas BPBD terhadap kedaruratan menjadi penting di samping rehab dan rekon, dengan mengintervensi program lewat dana alokasi khusus (DAK), supaya bisa cepat selesai.
Selain itu, kata Ali, di beberapa tempat dibangun gudang logistik seperti di Sumsel, Sumut, Maluku, dan bahkan ditargetkan ada 8 lokasi lainnya di seluruh Indonesia. Begitu terjadi bencana, maka akan cepat didistribusikan ke daerah yang terkena, sehingga bisa cepat sampai ke lokasi.
