Cegah Konflik Pemilu, DPR Intensif Koordinasi dengan Pemerintah
Bambang menekankan pentingnya pemetaan potensi konflik dan kerawanan menjelang momen pesta demokrasi.
Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di ruang kerja Ketua DPR, Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (6/4/2018). Dalam pertemuan itu, Bambang memastikan akan mengintensifkan koordinasi antara DPR dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, serta jajaran Polri.
Politikus Partai Golkar itu menekankan pentingnya pemetaan potensi konflik dan kerawanan menjelang momen pesta demokrasi Pilkada 2018, yang kemudian disusul Pileg dan Pilpres pada tahun 2019 mendatang.
"DPR ingin memastikan penyelenggara Pemilu memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres nanti. Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin," kata Bambang.
Bambang berharap, pesta demokrasi tidak menimbulkan kegaduhan hingga mengganggu stabilitas keamanan.
Untuk menghindari kericuhan atau konflik horizontal, Bambang menekankan, stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik. Sebab itu, ia pun mengimbau semua pihak untuk tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018, juga Pileg dan Pilpres 2019.
"Kondusivitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama," tutur Bambang.
Lebih jauh, ia pun meminta kepada Mendagri sebagai perwakilan pemerintah supaya mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini. Menurutnya, pemerintah harus melihat dampak positif maupun dampak negatif dari Pilkada langsung.
Bambang mengingatkan bahwa beban politik penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi. Bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, melainkan juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.
Menurutnya, jika memang hasil kajian menyatakan bahwa Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, maka harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Bagi dia, demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung.
"Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi,” ujar Bambang.
