Ketua Komisi II Tak Sepakat dengan Wacana Pilkada oleh DPRD
Soal politik uang, menurut Amali, pemilihan dikembalikan ke DPRD pun tidak ada jaminan hal itu akan hilang.
Suara.com - Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zainudin Amali, mengaku tidak setuju dengan wacana Pilkada langsung dikembalikan ke sistem semula, yakni kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Amali, Pilkada langsung lebih baik untuk proses demokrasi di Indonesia.
"Kalau toh ada ekses yang kurang baik dari pelaksanaan Pilkada langsung itu, maka ekses itu yang diperbaiki, bukan sistemnya (diganti lagi). Saya meyakini Pilkada langsung membuat demokrasi kita lebih baik, ketimbang kita kembalikan lagi ke DPRD," kata Amali di DPR, Jakarta, Rabu (11/4/ 2018).
Menurut Amali, jika yang menjadi alasan munculnya wacana tersebut adalah beban biaya politik tinggi, maka yang mesti dilakukan adalah memangkas beberapa item yang ada dalam proses pelaksanaan Pilkada, dan bukan menghilangkan sistemnya.
Demikian juga halnya dengan alasan maraknya politik uang. Menurut Amali, dikembalikan ke DPRD pun, tidak ada jaminan akan menghilangkan politik uang.
"Jadi yang harus membenahi itu adalah partai-partai. Bagaimana memilih dan menghasilkan calon yang benar, punya kemampuan memimpin, punya karakter kerakyatan dan dia punya konsistensi menjalankan program, terus tidak tergoda untuk melanggar hukum," tutur Amali.
Lagipula, kata Amali, telah banyak bukti bahwa Pilkada langsung juga dapat menghasilkan pemimpin yang bagus untuk daerah.
"Contoh ada Tri Rismaharini (Wali Kota Surabay), ada Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), ada Emil (Ridwan Kamil Wali Kota Bandung), dan masih banyak. Mereka itu punya inovasi, kemampuan untuk memimpin dan mengangkat daerahnya," tutur Amali.
Bahkan, Amali mengingatkan, Presiden Joko Widodo sendiri juga merupakan produk Pilkada langsung, di mana ia mengawali karir sebagai Wali Kota Solo, kemudian hijrah ke DKI Jakarta (menjadi Gubernur), lalu akhirnya dipercaya sebagai Presiden.
"Jadi menurut saya, bukan soal sistem Pilkadanya yang salah. Ayo kita duduk, kita cari solusi. Jika terlalu mahal, oke, mana unsur-unsur biaya yang bisa dikurangi. Sekali lagi, saya meyakini bahwa Pilkada langsung yang bisa menjamin pelaksanaan demokrasi di negeri kita," kata Amali.
