Bamsoet: Pemerintah Perlu Bangun Pusat Unggulan Kelautan
Potensi sumber daya lautnya mencapai Rp17 ribu triliun per tahun.
Suara.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan, sudah saatnya pemerintah membangun pusat-pusat unggulan kelautan di seluruh pelosok Tanah Air. Hal tersebut harus dilakukan agar cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia bisa segera terwujud.
"Cita-cita Presiden Jokowi membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia harus kita dukung penuh. Indonesia harus menjadi negara maritim yang maju, kuat, mandiri serta berperan dalam menjaga perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan amanat konstitusi kita," ujar Bamsoet, dalam Seminar "Konsepsi Strategis Pengembangan Potensi Maritim Nasional dalam Mewujudkan Cita-cita Poros Maritim Dunia Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia", di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Jakarta, Kamis (12/4/2018).
Hadir sebagai pembicara seminar itu, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial, Idrus Marham, dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Selain itu hadir juga para nahkoda senior Indonesia, asosiasi perkapalan, brokership, siswa-siswi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan dan lainnya.
Seminar nasional dimoderatori politisi Senior Partai Golkar, yang juga Ketua Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia (INNI), Anton Sihombing. Seminar nasional ini merupakan kerja sama Fraksi Partai Golkar DPR RI dan INNI.
Bamsoet menjelaskan, Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa kepulauan atau bangsa maritim. Lebih dari duapertiga wilayah Indonesia terdiri dari laut.
Potensi sumber daya laut Indonesia juga sangat besar, yakni mencapai Rp17 ribu triliun per tahun.
"Di laut ada cadangan minyak dan gas yang besar, potensi kekayaan ikan yang luar biasa, pariwisata laut yang mempesona, bahkan ombak dan gelombang dapat dijadikan sumber energi listrik yang sangat potensial. Kekayaan sumber daya laut yang besar itu harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata Bamsoet.
Karenanya, lanjut Bamsoet, diperlukan terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta teknologi di bidang kelautan.
"Teknologi kemaritiman harus diperkuat. Riset, pendidikan dan pengembangan di bidang kelautan harus dikembangkan. Industri di bidang kemaritiman, perkapalan dan pelayaran harus pula dikembangkan secara maksimal," tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini memberikan apresiasi besar kepada Presiden Joko Widodo, yang menjadikan laut sebagai halaman depan pembangunan nasional. Presiden Jokowi dinilai mempunyai visi besar di bidang kemaritiman dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan kelautan yang kuat, terutama dengan program tol laut.
"Selama berpuluh-puluh tahun, konsep dan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia tidak mengarah ke laut. Dapat dikatakan pembangunan kita lebih berorientasi pada continental heavy. Seolah-olah lupa bahwa bangsa kita adalah bangsa pelaut. Kita patut bersyukur saat ini memiliki Presiden yang memiliki visi besar di bidang kemaritiman," tutur Bamsoet.
Bamsoet menegaskan, DPR akan memberikan dukungan penuh agar pembangunan di bidang kelautan dan kemaritiman dapat terwujud.
"Sebagai lembaga penyusun undang-undang dan anggaran, DPR tidak perlu diragukan lagi komitmennya untuk memberikan dukungan penuh mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujarnya.
Mantan ketua komisi III DPR RI mengingatkan, pembangunan kemaritiman bukan hanya kewajiban pemerintah dan DPR saja, namun juga tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia.
"Masyarakat bukan sekadar objek dalam pembangunan kemaritiman, tapi juga subjek yang turut menentukan berhasil atau tidaknya kita menjadi negara maritim yang hebat. Pembangunan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah jati diri demokrasi yang kita kembangkan bersama dewasa ini," ucap Bamsoet
