Komisi X: Tugas Guru Tak Sebanding dengan Kesejahteraannya
Sarana dan prasarana dinilai menyedihkan.
Suara.com - Komisi X DPR RI memberikan perhatian serius pada masalah Sumber Daya Guru (SDM), sarana, dan prasarana (sarpras) pendidikan di Papua Barat. Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, menyatakan, masalah pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang menggembirakan.
Menurutnya, berbagai permasalahan klasik, seperti karakter guru, kurikulum, sarana dan prasarana masih terjadi sepanjang 2017 dan awal 2018.
“Persoalan guru, utamanya terletak pada beban berat tugas mengajar yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan perlindungan. Persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan,” ujar Fikri, saat memimpin kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat, Senin (30/4/2018).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan, dari 1.833.000 ruang kelas di seluruh Indonesia, hanya 470.000 ribu ruang kelas dalam kondisi baik (26 persen), dan hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan. Ia menilai, kondisi bidang pendidikan di Papua Barat juga belum menggembirakan.
Tim Komisi X meninjau langsung SMA dan SMK di dalam wilayah jantung Kota Manokwari. Dalam tinjauan tersebut, tim menemukan sekolah di daerah itu yang belum dilengkapi fasilitas praktik yang layak di laboratorim jurusan IPA.
“Dari hasil kunjungan ke beberapa sekolah setingkat SMA dan SMK, masih ditemui beberapa keluhan tentang sarana dan prasarana. Telah kami dengar dan terima, ini untuk menjadi bahan evaluasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemerintah daerah. Kemajuan pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak,” ujarnya saat mengunjungi SMKN 3 Manokwari.
Menurut neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kemendikbud diperoleh informasi bahwa persentase anggaran urusan pendidikan di Papua Barat dalam APBD di luar transfer daerah, jauh di bawah 20 persen, yaitu hanya sekitar 2-3 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional (69,55), hanya sekitar 61-63.
Sementara itu, uji kompetensi guru, baik guru SD, SMP, SMA, dan SMK di Papua Barat, hasilnya di bawah rata-rata nasional. Indeks Integritas Ujian Nasional juga masih di bawah rata-rata nasional.
Memperhatikan berbagaihal tersebut, pendidikan dasar dan menengah di Papua Barat dinilai perlu mendapat perhatian serius dan seksama. Kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan amat diperlukan.
