Bambang Soesatyo Ingin Wujudkan DPR sebagai Parlemen Modern

Suara.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bertekad segera mewujudkan DPR sebagai parlemen modern. Ia berharap, DPR tidak kalah dengan parlemen negara lain dan tak tertinggal perkembangan zaman.

Berbagai perbaikan akan dilakukan untuk menuju parlemen modern, sesuai dengan perkembangan dan kondisi zaman now.

"DPR zaman now sangat berbeda dengan DPR zaman old. DPR zaman now adalah parlemen yang menerapkan transparasi, teknologi informasi dan representasi. Seluruh kegiatan DPR dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi online," ujar Bamsoet, saat mengisi kuliah umum "Wajah Baru Wakil Rakyat", di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Politisi Partai Golkar ini memaparkan, UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menguatkan berbagai tugas dan fungsi DPR RI saat ini. Penguatan tersebut dilakukan untuk mengawal proses check and balances dalam hubungan legislatif, eksekutif dan yudikatif, sehingga dapat menghindari abuse of power dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

"Kini fungsi pengawasan DPR diperkuat melalui hak melakukan pemanggilan paksa kepada pihak yang diperlukan hadir untuk dimintai keterangan. Ini semata dilakukan untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan DPR. Begitupun dengan hak imunitas, sama halnya seperti yang melekat di berbagai profesi seperti wartawan, pengacara, maupun dokter. Saya jamin, DPR maupun anggotanya bukanlah pihak yang tidak bisa tersentuh oleh hukum," terang Bamsoet.

Perubahan lainnya yang terjadi, selain tiga fungsi yang sudah dimiliki, berupa legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR juga memiliki dua fungsi tambahan, yaitu diplomasi dan representasi. Bagi Bamsoet, penambahan dua fungsi tersebut membuat DPR semakin berlari kencang dalam menyongsong perubahan zaman, khususnya dalam menyikapi dinamika politik global maupun kehidupan sosial masyarakat di berbagai daerah.

"Parlemen sebagai bagian dari entitas politik negara juga harus berperan dalam percaturan diplomasi politik luar negeri pemerintah, terutama dalam membantu mewujudkan dunia yang lebih damai, adil, dan berkeadaban. Fungsi representasi dilakukan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi rakyat melalui kunjungan kerja, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban secara moral maupun politik kepada konstituen di daerah pemilihannya," paparnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menilai, semakin baik konsolidasi demokrasi maupun kelembagaan politik yang sudah dilakukan juga perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi. Dukungan bisa dilakukan dengan memberikan apresiasi maupun saran dan kritik yang membangun.

"Sebagai tempat dimana kaum intelektual berkumpul, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun lingkungannya. Jangan ragu untuk terus mengkritisi DPR maupun pemerintah. Tapi jangan lupa, untuk tak segan memberikan apresiasi terhadap berbagai kinerja yang telah dilakukan," pungkas Bamsoet.