Komisi XI Dorong Perbankan Bali Salurkan KUR

Fabiola Febrinastri
Komisi XI Dorong Perbankan Bali Salurkan KUR
Anggota Komisi XI DPR RI, Willgo Zainar. (Sumber: Istimewa)

Beberapa tren penjualan hasil UMKM di Bali agak menurun.

Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Willgo Zainar, mengatakan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor perbankan didorong untuk terus menyalurkan UMKM dan pelaku UMKM harus diberi kepercayaan untuk mendapatkan KUR.

“Ada beberapa UMKM yang sudah mendapatkan KUR, tapi ada pula yang belum. Akhirnya mereka menggunakan kredit konvensional atau regular dengan menggunakan rekening koran. Ini harus menjadi sasaran KUR, agar beban bunga bisa menjadi lebih rendah dan mereka bisa berdaya saing,” kata Willgo, di sela-sela kunjungan kerja Komisi XI ke nasabah penerima KUR di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (30/4/2018).

Politisi Partai Gerindra itu memaparkan, untuk penyaluran KUR kepada pelaku UMKM, bantuan dana dari perbankan mungkin tidak harus Rp 25 juta, tapi bisa juga Rp 5 juta - Rp 15 juta, agar pelaku UMKM terbiasa bertransaksi dengan perbankan. Jika ke depan mereka bisa tumbuh dan meningkat, maka KUR bisa ditingkatkan.

“Saya kira, masyarakat harus diberikan kepercayaan di awal. Mereka sebenarnya memiliki usaha, tapi kelengkapan administrasinya belum memenuhi syarat. Kita berharap, bantuan tersebut mencapai Rp 25 juta tanpa agunan, karena itu yang menjadi program pemerintah dan telah dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo sebagai lembaga asuransi pembiayaan,” tambah Willgo.

Ia menambahkan, Bank Indonesia sudah melakukan pembinaan dengan baik. Perbankan juga seharusnya melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, karena memiliki dana corporate social responsibility (CSR).

Menurutnya, ada baiknya dana tersebut membantu meningkatkan kompetensi pengusaha kecil, sehingga mereka bisa tumbuh seiring dengan perkembangan tren dan zaman, agar tidak tertinggal dan tergilas pada persaingan global.

“Kita juga lihat untuk membuat tenun saja masih menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM). Saya rasa  ini kurang maksimal, karena kebanyakan penyerapan dari industri kreatif ini adalah padat karya. Pemerintah, perbankan dan pelaku usaha harus bersama-sama berpikir bagaimana program KUR bisa meningkatkan kapasitas permodalan dan kapasitas pemasarannya,” jelas Willgo.

Politisi dapil NTB itu menambahkan, UMKM merupakan sentra-sentra produksi tingkat home industry yang bisa menyerap lapangan pekerjaan lebih besar. Ke depan diharapkan bisa menciptakan home industry dan lapangan kerja berbasis desa, karena masing-masing desa memiliki potensi untuk menciptakan home industry dengan konsep one village one product dan one village one industry.

“Hanya saja, beberapa tren penjualan hasil UMKM di Bali agak menurun. Bisa jadi  karena ada faktor erupsi Gunung Agung atau karena tren daya beli masyarakat melemah. Tapi sekarang kami melihat, mereka sudah melakukan kombinasi pemasaran hasil usahanya, yaitu 50 persen untuk lokal dan 50 persen untuk ekspor. Saya kira ini sebuah inovasi yang bagus. Bila daya beli masyarakat lokal turun, maka digenjot dari sisi ekspornya,” tutup Willgo.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI