Komisi XI: Pelemahan Daya Beli Warnai Triwulan I 2018
Per April 2018, penerimaan perpajakan sebesar Rp 383,27 triliun.
Suara.com - Perekonomian nasional pada triwulan I tahun 2018 ini masih diwarnai merosotnya daya beli masyarakat, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Triwulan IV 2017, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 persen, sedangkan pada triwukan I 2018, turun menjadi 5,06 persen.
Fakta ini disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, saat diwawancara Parlementaria lewat sambungan telepon, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
“Salah satu indikator pelemahan tersebut dapat dilihat dari penurunan sektor ritel sebesar 5 persen. Itu berarti ada distorsi pada konsumsi rumah tangga. Distorsi konsumsi rumah tangga menandakan, pertumbuhan ekonomi cenderung akan turun, sebab lebih dari 50 persen sumber pertumbuhan ekonomi dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Ia menambahkan, RPJMN 2015-2019 tentang pembangunan berkelanjutan seperti membangun ekonomi sampai triwulan I 2018 ternyata belum tercapai. Daya beli rakyat seolah diberangus ketika pemerintahan sekarang baru berkuasa sepuluh hari. Pertumbuhan konsumsi masyarakat berjalan sangat lamban.
Pada sisi inflasi juga memperlihatkan angka 1,09 persen. Angka itu, menurut Heri, kecil, tapi disebabkan oleh penurunan permintaan masyarakat.
“Kenaikan tarif dasar listrik non-subsidi, BBM (Pertalite dan Pertamax) termasuk gas, telah menyebabkan penurunan permintaan masyarakat. Itu terkonfirmasi oleh penjualan ritel yang minus,” ungkap Heri.
Ada kebijakan ekonomi yang keliru, dengan inflasi yang relatif terkendali, namun pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Idealnya, harus dilakukan kebijakan fiskal ekspansif, tidak boleh ada surplus keseimbangan primer, dimana pada April 2018 terjadi surplus Rp 24,2 triliun, karena belanja negara masih relatif kecil.
Sementara pada triwulan II 2018, realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah ada di angka Rp 527,82 triliun, atau terealisasi sebesar 27,86 persen dari target APBN 2018.
“Saya melihat, sumber penerimaan itu masih sangat tergantung pada penerimaan perpajakan. Per April 2018, penerimaan perpajakan sebesar Rp 383,27 triliun, dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 33,66 triliun, atau masing-masing baru terealisasi 26,91 persen dan 17,34 persen dari target APBN 2018,” paparnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi VI ini menambahkan, pada sektor pengeluaran pemerintah, polanya tidak maksimal di awal. Akhirnya, di triwulan berikutnya ,langsung kejar tayang.
