Komisi X Minta Pemerintah Sinkronisasi Data Pendidikan
Banyak program kebijakan yang kurang efektif.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra, minta pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pendidikan di Tanah Air. Menurutnya, sinkronisasi data menjadi kepentingan yang cukup mendesak untuk dilakukan, karena selama ini banyak program atau kebijakan yang kurang efektif akibat pendataan yang lemah.
“Demi efektivitas program pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus bisa meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data pendidikan antara pusat dan daerah,” kata Sutan, di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X dengan Badan Pusat Statistik (BPS), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (23/5/2018).
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan, masalah jumlah guru dan tenaga pendidikan (K2) tidak pernah sama antara pemerintah pusat dan daerah. Ini menjadi kendala serius ketika melakukan fungsi anggaran dalam hal bantuan atau tunjangan guru honorer.
Terkait hal ini, ia minta Kemendikbud meningkatkan koordinasi dengan BPS dalam sinkronisasi data pendidikan di daerah.
“Kita minta ada koordinasi masalah pendataan bidang pendidikan. Kemendikbud harus bisa membuka kerja sama dengan BPS untuk sinkronisasi data di daerah. Koordinasi dengan BPS ini menjadi penting, karena fungsi pendataan tidak bisa dilakukan secara internal semata, perlu kerja sama dengan pihak lain, agar ada peningkatan kualitas data pendidikan di Indonesia,” tandas Sutan.
Terkait kualitas data pendidikan ini, politisi dapil Jambi itu menyatakan, kerja sama dengan pemerintah daerah juga penting ditingkatkan. Jangan sampai ada kebijakan di daerah tapi tidak di laporkan ke pusat, sehingga sering terjadi program tumpang tindih atau kurang optimal.
