DPR Hadiri Inter-Parliamentary Union ke-139 di Jenewa

Fabiola Febrinastri

Jum'at, 19 Oktober 2018 | 10:21 WIB

Parlemen Indonesia menghadiri sidang parlemen dunia pada Inter-Parliamentary Union ke-139, yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 14-18 Oktober 2018. (Dok: DPR)

IPU 140 selanjutnya, direncanakan akan digelar di Doha, Qatar.

Suara.com - Parlemen Indonesia menghadiri sidang parlemen dunia pada Inter-Parliamentary Union ke-139, yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 14-18 Oktober 2018. Delegasi yang berjumlah 11 orang dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Dr. Agus Hermanto (F-Partai Demokrat) ini membahas mengenai tantangan yang dihadapi parlemen di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Delegasi DPR RI terdiri dari Dr. H. Fadli Zon (F-Gerindra), Dr. Nurhayati Ali Assegaf (F-Partai Demokrat), H. Rofi Munawar, Lc. (F-PKS), Dr. Evita Nursanty (F-PDIP), Irine Yusiana Roba, M.Com&Media (F-PDIP), Aryo Djojohadikusumo (F-Gerindra), Dave Akbarshah Fikarno, ME. (F-Golkar), Hj. Melani Leimena Suharli (F-Partai Demokrat), Dr. H Jazuli Juwaini (F-PKS), dan Achmad Farial (F-PPP).

Dalam merespons tema besar sidang IPU ke 139 ini, yaitu peran teknologi dan pengetahuan untuk mendorong perdamaian, DPR sangat memahami bahwa teknologi sangat penting untuk menjangkau masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik. Salah satu wujud nyata yang dilakukan DPR adalah meluncurkan aplikasi "DPR Now", yang dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam pada Agustus lalu, bersamaan dengan Deklarasi Open Parliament.

Pada kesempatan ini, delegasi DPR juga menghadiri beberapa sesi, antara lain Forum Parlemen Perempuan Dunia, Forum Parlemen Muda Dunia, dan fórum diskusi yang membahas mengenai pentingnya kerja sama parlemen dunia dalam menangani isu migrasi internasional. Dalam fórum yang dihadiri parlemen dari 178 negara ini, DPR mendukung pembahasan emergency ítem mengenai perubahan iklim.

Dalam intervensinya, delegasi Parlemen Indonesia menegaskan bahwa aksi unilateral sejumlah negara yang mundur dari Paris Agreement tidak dapat dibenarkan dan mendorong parlemen negara lain pada IPU ke -139 untuk mewujudkan komitmennya sesuai Paris Agreement.

Komitmen Parlemen Indonesia dalam mendukung upaya kemerdekaan Palestina disampaikan pada Komite Timur Tengah, yang membahas kawasan isu-isu Timur Tengah yang dihadiri perwakilan parlemen dari Palestina, Mesir, Swiss, Perancis, Malawi, Uni Emirat Arab, Yordania, serta Indonesia. Perwakilan parlemen Indonesia yang diwakili oleh H. Rofi Munawar, Lc. (F-PKS) memandang, didirikannya Peace School di wilayah konflik, seperti yang telah dilakukan Indonesia dalam menciptakan perdamaian di Aceh, diharapkan dapat menjadi model yang dapat dipelajari dan ditiru untuk menciptakan perdamaian di Palestina.

Sidang IPU juga berencana membahas hak asasi LGBT pada pertemuan ke-140, April mendatang, sesuai usulan delegasi Belgia. Namun banyak negara yang menolak pembahasan isu tersebut, termasuk Indonesia, sehingga setelah melalui proses voting, pembahasan tersebut dibatalkan.

Dalam sidang komisi demokrasi dan HAM, ditekankan pembahasan dan adopsi resolusi mengenai migrasi. Indonesia secara aktif memberikan kontribusi aktif dalam pembahasan isu tersebut.

Delegasi DPR menekankan pentingnya kontrak kerja bagi para pekerja migran. Hal ini penting, mengingat para pekerja migran sangat rentan terhadap pelanggaran HAM.

Melalui IPU, Indonesia berharap dapat menekan negara-negara lain, terutama yang menjadi tujuan pekerja migran Indonesia, untuk mentaati aturan internasional dan melindungi hak pekerja migran.

Komitmen Indonesia untuk memperjuangkan hak etnis Rohingya terlihat pada sidang komisi demokrasi dan HAM, dimana delegasi DPR menekankan pentingnya pemberian status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar.Tanpa status kewarganegaraan yang jelas, maka akan sulit untuk melindungi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Selain itu, pada pertemuan bilateral dengan Parlemen Arab Saudi, Wakil Ketua DPR, Dr. Fadli Zon didampingi Dr. H. Jazuli Juwaini, membahas permintaan DPR untuk penambahan kuota haji bagi WNI.

Sesuai dengan cita-cita DPR untuk mewujudkan open parliament, maka dalam kesempatan ini, delegasi DPR juga bertemu dengan Presiden IPU Gabriella Baron untuk menyampaikan undangan bagi IPU guna menjadi observer pada pesta demokrasi pemilihan umum yang sedianya akan digelar Indonesia pada 2019.

Undangan ini mendapatkan sambutan yang positif dari Presiden IPU, Gabriella Cuevas Barron, sedangkan untuk sidang IPU 140 selanjutnya, direncanakan akan digelar di Doha, Qatar.