Ketua DPR Meminta Kepastian Ketersediaan Beras Medium

Pebriansyah Ariefana
Ketua DPR Meminta Kepastian Ketersediaan Beras Medium
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo seusai Sidang Paripurna Jelang HUT ke-73 Kemerdekaan RI, Kamis (16/8/2018). [Suara.com/Ria Rizki Nirmala Sari]

Fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras medium harus segera diatasi oleh tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bulog.

Suara.com - Pemerintah diminta perlu benar-benar memastikan ketersediaan beras medium di tengah-tengah masyarakat di berbagai daerah agar dapat menghentikan laju kenaikan komoditas tersebut yang ditengarai sedang terjadi.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras medium harus segera diatasi oleh tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bulog.

"Masalah ini harus disikapi dengan sangat serius," kata politisi Partai Golkar tersebut dalam pernyataannya, Rabu (15/11/2018).

Ia menambahkan bila kenaikan tidak diatasi maka yang dirugikan adalah kelompok masyarakat menengah bawah. Hal tersebut, lanjutnya, karena sekitar 70 persen dari konsumsi masyarakat kelas menengah bawah adalah beras medium.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa terutama pada tahun mendatang ketika digelarnya Pemilu 2019, isu mengenai harga kebutuhan pokok bisa menjadi sangat sensitif.

"Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi beras, kekuatan oposisi akan menggoreng isu kenaikan harga untuk merusak kredibilitas pemerintah," ucapnya.

Bambang juga mengemukakan bahwa akhir-akhir ini banyak kritikan yang datang terutama terkait dengan permasalahan harga kebutuhan pokok di tengah-tengah warga. Sebagaimana diwartakan, mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyarankan agar Perum Bulog menurunkan stok beras simpanannya terkait pengendalian harga beras.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan 2,4 juta ton beras untuk pelaksanaan operasi pasar di seluruh Indonesia, menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI