DPR Susun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga 2020
Menyongsong tahun 2020,perlu perencanaan yang matang.
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar membuka dan memberikan arahan pada rapat kerja anggaran dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2020 dan persiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR tahun 2020-2024.
Indra mengatakan, dalam rangka menyongsong tahun 2020, perlu mempersiapkan perencanaan yang matang, pasalnya saat tersebut merupakan awal periode keanggotaan Dewan periode 2019-2024, dimana keadaan politik akan sangat dinamis.
“Hal ini menjadi tantangan tersendiri kepada Setjen dan BK dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian DPR,” kata Indra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/3/2019).
Sebelum memulai proses perencanaan Tahun Anggaran 2020, Indra menginstruksikan seluruh unit kerja untuk membenahi permasalahan terkait perencanaan yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya. Dengan menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan dinamika organisasi, maka diperoleh dokumen perencanaan yang tepat sasaran dan fokus pada pencapaian kinerja.
Baca Juga: DPR RI Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV
Terkait dengan penyusunan Renstra, Indra memaparkan sejumlah poin penting yang akan menjadi langkah strategis sepanjang tahun 2020-2024. Pertama, dinamika politik dalam negeri tahun mendatang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari lembaga politik.
Konsep Open Parliament harus dapat diwujudkan dengan cara mengubah paradigma organisasi yang berbasis otoritas menuju organisasi berbasis pengetahuan, dan meningkatkan kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dengan mempublikasikan setiap kegiatan DPR RI secara real time dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti website, aplikasi DPR Now, dan media sosial.
Kedua, memperkuat peran Setjen dan BK DPR RI dalam menciptakan kondisi yang ideal bagi DPR dalam menjalankan peran dan fungsinya, melalui penguatan SDM yang visioner, sehingga mampu membuat keputusan strategis dengan segala kapabilitasnya. Ketiga, memperkuat anggaran berbasis kinerja berdasarkan prioritas, efektivitas biaya, dan kebijakan terintegerasi untuk mengurangi jumlah revisi anggaran.
Keempat, mewujudkan DPR modern yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai melalui proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan terintegerasi sesuai ketentutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masih dalam sambutannya, Indra memaparkan beberapa target yang harus dicapai. Target itu antara lain mempertahankan indeks kepuasan pengguna layanan Setjen dan BK seperti tahun sebelumnya dengan capaian indeks di atas 80, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Setjen dan BK DPR RI , dan meningkatkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi menjadi BB. Indra juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Setjen dan BK DPR RI selama tahun 2018, sehingga dapat mencapai hasil optimal.
Baca Juga: Ketua DPR : Pengusaha Jangan Tergantung pada Proyek APBN
“Dari sisi pengelolaan anggaran, terdapat peningkatan capaian realisasi anggaran pada tahun 2018 yang mencapai 89,61 persen dibanding tahun 2017 sebesar 89,21 persen. Kami juga berhasil mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017. Artinya, telah 10 tahun berturut-turut kita meraih opini WTP. Dari kualitas dukungan teknis, administratif lainnya, dan dukungan keahlian, menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan indeks kepuasan terhadap pelayanan Setjen dan BK DPR RI terhadap anggota DPR,” ungkap Indra.
