DPR Minta Pemerintah Ganti Untung Pembebasan Lahan Sesuai NJOP
Masyarakat Sumbar merasa keberatan apabila harus membayar tarif senilai Rp 300 ribu.
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR, Refrizal mendesak pemerintah untuk meninjau kembali pembangunan proyek jalan tol di Tol Padang Pariaman, Bukittinggi, dan Pekanbaru, Provinsi Sumatera Barat. Ia menyebut, pembangunan jalan tol yang mangkrak tersebut ternyata disebabkan oleh rendahnya nilai pembebasan tanah yang sangat rendah, yang jauh dari tarif dasar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku.
“Saya meminta kepada pimpinan DPR untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk memberikan ganti pembebasan lahan yang nilai tawarnya menguntungkan masyarakat,” ujarnya, dalam interupsinya pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).
Refrizal menyatakan, pihaknya secara khusus mewakili seluruh masyarakat Sumbar, merasa keberatan mengenai mahalnya tarif dasar listrik di daerah tersebut. Ia menyatakan, masyarakat Sumbar merasa keberatan apabila harus membayar tarif senilai Rp 300 ribu, yang awalnya hanya Rp 120 ribu.
“Mungkin bagi daerah-daerah lain yang kaya, kenaikan tarif listrik tersebut tidak menjadi masalah, namun bagi masyarakat di daerah pemilihan saya, kenaikan tarif listrik tersebut sangat memberatkan, apalagu listrik yang sering padam,” tutur Refrizal.
Baca Juga: Pusdiklat Setjen dan BK DPR Dapat Sertifikat dari Kemenkum HAM
Ia menyebut aspirasi dari hasil reses, bahwa masyarakat di Sumbar mengeluhkan tentang mahalnya tarif tiket pesawat dan harga kargo udara, yang menyebabkan banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merasa tertekan. Mahalnya kargo udara menyebabkan penjualan UMKM menurun.
“Di daerah pemilihan saya, saya mendengar banyak UMKM yang sistem angkut oleh-olehnya hanya mampu diangkut menggunakan pesawat dan tidak bisa diangkut melalui kontainer. Hal ini saya minta tolong disampaikan kepada pemerintah,” ujarnya.
