PKAKN Sosialisasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Sejumlah Fraksi
Tugas PKAKN DPR dalah menyusun kajian dan telaahan dari hasil temuan BPK.
Suara.com - DPR RI mengadakan sosialisasi buku ringkasan dan telaahan hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018 Ruang Lingkup Komisi I - XI DPR, agar para Tenaga Ahli (TA) fraksi dapat membantu anggota dewan dalam menyampaikan bahan di dalam rapat-rapat pada fungsi pengawasan. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR, Helmizar mengatakan, telaahan PKAKN merupakan salah satu supporting system bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait.
“Itu penting sekali, karena kalau kita membaca hasil pemeriksaan BPKyang jumlahnya cukup banyak, agak sulit buat mereka untuk mencari atau menelaah dan menganalisis hasil temuan BPK,” kata Helmi, sapaan akrabnya, usai membuka konsinyering pembahasan buku ringkasan dan telaahan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2018 Ruang Lingkup Komisi I - XI DPR, di Aula Griya Sabha, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/3/2019).
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretariat dan sejumlah TA fraksi terkait.
Ia menjelaskan, tugas PKAKN DPR dalah menyusun kajian dan telaahan dari hasil temuan BPK, yang disampaikan pimpinan BPK pada Rapat Paripurna DPR. Hasil telah tersebut disampaikan kepada seluruh komisi dan AKD terkait.
Baca Juga: Ketua DPR Dukung Forum Silaturahmi Anak Bangsa Sebar Perdamaian
Menurut Helmi, kendala yang dialami PKAKN DPR dalam mensosialisasikan hal tersebut adalah, meskipun PKAKN DPR sudah memberikan hasil penelaahan dan kajian dalam berbagai bentuk kepada anggota dewan, baik itu berupa softcopy, hardcopy maupun via e-mail, namun akan menjadi mustahil jika tidak bertatap muka langsung guna menjalin kerja sama yang solid.
“Tapi kalau kita tidak ada pertemuan tatap muka dan sosialisasi, kelihatannya agak sulit hasil yang kita buat itu sampai tepat sasaran,” katanya sembari menjelaskan bahwa anggota dewan memerlukan sajian data yang lengkap dan akurat melalui TA dan supporting system dari Badan Keahlian DPR.
Sementara itu, Koordinator Analis APBN Komisi I sampai dengan Komisi IV, Suryadharma menjelaskan, tugas yang dijalaninya bersama para analis APBN lainnya merupakan supporting system fungsi anggaran yang dilakukan anggota DPR, mengingat dalam menindaklanjuti pertanggungjawaban APBN dibutuhkan pintu masuk bagi anggota dewan secara keseluruhan untuk dapat melihat mana mitra kerjanya yang mungkin mendapatkan tambahan anggaran sebagai reward.
“Mungkin anggarannya ditambah ketika penatausahaannya menjadi lebih baik. Meskipun itu belum menjadi suatu aturan yang baku, tapi menjadi konsideran rasanya, jika perseorangan mendukung anggaran tersebut menjadi hal yang boleh dilakukan. Namun itu semua terlepas daripada kesepakatan bersama diantara komisi dan kementerian lembaga,” katanya.
Kesulitan yang dialami para analis APBN dalam menyusun kajian dan telaah hasil pemeriksaan BPK adalah ketika ikhtisar hasil pemeriksaan tersebut memiliki jangka waktu yang lompat. Ketika para analis APBN sedang menganalisis hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2017, namun kenyataannya anggota dewan saat ini tengah fokus dan konsentrasi membahas anggaran tahun 2019, maka hal itu merupakan kesulitan utama yang dihadapi oleh para analis APBN tersebut.
Baca Juga: DPR Minta Spirit UU Pokok Agraria Tahun 1960 Jangan Hilang
“Sehingga ini mungkin yang sedikit agak terjadi lompatan. Oleh karenanya, mungkin menjadi masukan ke depan, menjadi perumusan bersama antara BPK dan DPR, bagaimana mensiasati agar tidak terkesan, dalam tanda petik, belakangan atau terlambat. Ini menjadi kesulitan yang paling utama saat ini,” tutupnya.
