Antisipasi Keributan Pemilu, DPR Minta DPT Transparan
DPT harus clear agar tidak ada kecurangan dan keributan pasca Pemilu.
Suara.com - Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bersih, akses yang transparan, menjadi kunci penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas. Ini penting, karena menurut anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto, sampai saat ini DPT masih belum sepenuhnya clear.
Ia menegaskan, DPT harus clear agar tidak ada kecurangan dan keributan pasca Pemilu.
“Supaya tidak ribut, tidak ada kecurangan, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, atau merasa pihak yang diuntungkan, maka kita harus berangkat dari DPT yang clear, tidak ada DPT siluman, tidak ada DPT ganda, tidak ada data invalid," tandas Yandri, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II ke Banten, Jawa Barat, Jumat (29/3/2019).
Sebagai anggota dewan yang bermitra dengan para stakeholder penyelenggara Pemilu dan sekaligus sebagai anggota dewan dapil Banten II, Yandri ingin memastikan, provinsi yang bersebelahan dengan DKI Jakarta ini menjadi salah satu contoh sukses penyelenggara Pemilu.
Baca Juga: DPR Minta KTP Elektronik Jadi Acuan Penetapan DPT
“Karena Banten dekat dengan ibu kota negara, maka perlu memastikan bahwa Banten sebagai salah satu contoh daerah yang Pemilunya benar-benar jujur adil dan transparan," paparnya.
Ia mengungkapkan, menurut laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), masih ada selisih sekitar 338.000 pemilih yang tidak tercermin dari perekaman KTP-elektronik maupun sisa yang belum merekam DPT-nya 8,1 persen. Kalau ditotal antara yang sudah merekam dan belum merekam, maka selisihnya hampir 400.000, dan ini tentu masalah di DPT.
Yandri menegaskan, jangan sampai ada warga negara yang memiliki hak pilih justru tidak bisa menggunakan haknya. Jangan sampai ada selundupan pemilih gelap yang memang tidak dibenarkan undang-undang, tapi memilih. Ketidakberesan DPT bisa menjadi awal dari kecurangan dan ketidaktransparan, yang akan mempengaruhi kualitas Pemilu.
“Kita minta DPT supaya benar-benar clear. KPU tidak boleh menutup diri, perlu kerja sama semua pihak, termasuk Bawaslu, Dukcapil, dan pemerintah daerah," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Menurutnya, di Banten masih banyak hal yang perlu disempurnakan kembali, terutama masalah DPT, yang mana masih ada yang ganda, masih ada yang invalid.
Baca Juga: DPR RI Luncurkan Perangkat Bantu Daring Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
“Kita minta kepada KPU, Bawaslu termasuk Dukcapil, untuk mensinergikan kerjanya yang tinggal kurang lebih tiga minggu lagi. Tapi kita optimistis, Banten bisa aman, nyaman, dan tertib," katanya.
