Cari Informasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah, DPR Kunjungi Jatim

Fabiola Febrinastri

Rabu, 10 April 2019 | 13:40 WIB

Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno. (Dok : DPR)

Perkembangan realisasi APBN 2019 hingga 28 Februari 2019 menunjukkan capaian positif.

Suara.com - Tim Kunjungan Kerja Komisi Reses XI DPR, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI, Soepriyatno, menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Keuangan, BPS, BPK dan BPKP untuk mendapatkan data dan informasi mengenai rencana pembangunan di Jatim. Kegiatan ini termasuk untuk mendapatkan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, capaian kinerja pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, data statistik terkait kondisi sosial dan ekonomi, serta kendala yang dihadapi untuk mencapai target penerimaan.

“Pertemuan ini ingin melihat perekonomian di Jawa Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari KEKR (Kajian Ekonomi Regional) Bank Indonesia Jawa Timur, Februari 2019, ekonomi JawaTimur pada triwulan IV 2018 tumbuh 5,7 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan III 2018 yaitu 5,4 persen. Secara kumulatif, kinerja ekonomi Jawa Timur 2018 meningkat 5,50 persen dibandingkan 5,46 persen pada 2017," jelasnya, saat membuka pertemuan di Surabaya, Jatim, baru-baru ini.

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, perkembangan realisasi APBN 2019 hingga 28 Februari 2019 menunjukkan capaian positif. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 177,24 triliun atau 9,92 persen dari target APBN 2019, atau tumbuh 9,97 persen dibandingkan periode yang sama pada APBN 2018, sebesar Rp 161,17 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 160,84 triliun atau 10,20 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 4,66 persen. Adapun realisasi penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 16,39 triliun atau 7,85 persen dari target dalam APBN 2019, tumbuh 119,05 persen. Ini sangat bagus dan perlu adanya sinergi antar pemda,” jelas legislator dapil Jatim II itu.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui temuan BPK Perwakilan Jatim terhadap pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan program pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BPKP terhadap pemerintah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

“Karena ada dana desa yang digulirkan cukup besar, kami ingin tahu bagaimana pembinaan dari hingga pengawasan yang dilakukan BPK Jawa Timur,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Indah Kurnia mengatakan, Jatim merupakan salah satu daerah penyumbang pendapatan negara terbesar.

“Misalnya pabrik rokok, merupakan penghasil bea cukai, kemudian emas. Hal-hal seperti ini perlu dijaga, karena selain memberikan kontribusi untuk pendapatan negara, juga dapat menyerap sumber daya manusia dan menurunkan kemiskinan. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar mereka tetap berinvestasi di sini," jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Hadir dalam kunjungan kerja reses ini sejumlah anggota Komisi XI DPR , diantaranya Andreas Eddy Susetyo (F-PDI Perjuangan), Ahmadi Noor Supit (F-Golkar), Sarmuji (F-Golkar), M. Misbakhun (F-Golkar), M Nur Purnamasidi (F-Golkar), Harry Poernomo (F-Gerindra), Sumail Abdullah (F-Gerindra), Nurhayati Ali Assegaf (F-Demokrat), Ahmad Yohan (F-PAN), Almaudin Dimyati Rois (F-PKB), Faisol Risa (F-PKB), Ecky Awal Mucharam (F-PKS), Donny Imam P (F-NasDem) dan Achmad Hatari (F- NasDem)