Komisi VII Pertanyakan Harga Avtur ke Pertamina
Tingginya harga avtur dianggap sebagai salah satu penyebab utama tingginya tarif tiket pesawat saat ini.
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi minta penjelasan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT. Pertamina mengenai tingginya harga avtur yang banyak dikeluhkan oleh perusahaan maskapai penerbangan. Tingginya harga avtur dianggap sebagai salah satu penyebab utama tingginya tarif tiket pesawat saat ini.
Hal tersebut disampaikan Kurtubi dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR dengan Sekda Provinsi Jawa Timur, Wali Kota Mojokerto, Kapolda Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, jajaran Pejabat Eselon 1 Mitra Kerja Komisi VII DPR RI, PT. Pertamina, PT. PLN, PT. PGN, Exxon Mobil, Kepala BPH Migas dan Kepala SKK Migas di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (29/4/2019).
“Kita tanyakan (harga avtur) kepada pihak pemerintah dan BUMN yang hadir. Ternyata setelah dijelaskan, bahwa sebenarnya harga avtur di Indonesia relatif bersaing, termasuk dengan Singapura. Apalagi dengan bandara-bandara di Thailand atau negara-negara ASEAN lain secara relatif harga avtur di Indonesia itu lebih murah,” jelas Kurtubi, usai pertemuan.
Politisi Partai Nasdem tersebut menjelaskan, dari hasil pertemuan diketahui bahwa angka produksi atau harga jual avtur Indonesia bukanlah menjadi penyebab utama kenaikan harga tiket pesawat. Hal Ini pun menjadi masukan yang sangat penting dalam mengevaluasi komponen-komponen yang membentuk harga tiket pesawat secara menyeluruh.
Baca Juga: Setjen DPR Terima Konsultasi DPRD Asahan
“Boleh jadi komponen-komponen lain yang justru bernilai tinggi, misalnya harga sewa atau harga pembelian pesawat terbang. Ini yang kurang diperhatikan oleh publik. Jangan-jangan pesawat yang sama kalau dijual ke Indonesia lebih mahal dibandingkan ke negara lain. Jangan-jangan pesawat yang sama persis kalo disewa atau dibeli oleh Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan perusahaan luar negeri,” terang Kurtubi seolah bertanya.
Politisi dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini minta agar komponen-komponen penentu harga tiket pesawat itu harus dilihat secara fair dengan fakta apa adanya dan tidak mengkambinghitamkan Pertamina. Menurutnya, isu untuk memasukan perusahaan minyak asing sebagai penyedia avtur di Indonesia merupakan hal yang perlu dikaji secara matang.
“Lebih-lebih dengan data yang salah. Itu jadi ada ide untuk memasukkan perusahaan minyak asing terus menjual avtur di semua bandara termasuk Bandara Soekarno - Hatta yang begitu besar. Perusahaan asing boleh masuk hanya dengan alasan yang tak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Kurtubi.
Di sisi lain, Kurtubi minta agar Kementerian ESDM bersama PGN dapat merealisasikan pembangunan jaringan gas (jargas) di Desa Candi Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Ia menjelaskan, saat ini ada 220 kepala keluarga yang belum tersambung jargas, padahal desa di sekitarnya sudah tersambung.
“Meskipun saya dapil NTB, saya adalah anggota DPR yang wajib menyampaikan aspirasi masyarakat Surabaya, dimana sebagian desanya sudah tersambung jaringan gas agar yang belum juga segera tersambung. Saya sampaikan ke pemerintah dan Dirut PGN untuk dipelajari dan dilaksanakan, karena ini pakai dana APBN. Jika dana APBN Komisi VII pasti setuju dan mendukung penuh. Mudah-mudahan ini bisa tersambung,” harap Kurtubi.
Baca Juga: Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota, Jokowi akan Konsultasi dengan DPR
