Komisi IX Dorong BLK Bali Sesuaikan Perkembangan Teknologi

Suara.com - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR mengapresiasi Balai Latihan Kerja (BLK) Bali, karena memiliki program yang berjalan dengan baik. Namun beberapa peralatan praktik masih menggunakan teknologi lama dengan standar pelatihan yang sudah tertinggal.

Tim Kunker mendorong BLK Bali untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital dan Revolusi Industri 4.0.

“Dunia kerja saat ini, membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada. Untuk itu, peralatan dan teknologi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar agar tidak ketinggalan," ujar anggota Komisi IX DPR, Julianus Pote Leba, saat mengikuti Kunker Komisi IX DPR ke Provinsi Bali, Jumat (3/5/2019).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, selain teknologi, faktor kurikulum dan Sumber Daya Manusia (SDM) di BLK pun perlu mendapatkan pelatihan, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Kegiatan pelatihan yang dilakukan itu harus bisa mencetak tenaga kerja yang mampu bersaing dengan pekerja lainnya.

Baca Juga: DPR : Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Ditingkatkan

Ia menilai kondisi BLK yang tersebar di daerah masih jauh tertinggal untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri saat ini. BLK sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, diminta terus memperbaiki diri menghadapi perkembangan zaman.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, BLK milik pemerintah berjumlah 514, sedangkan swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58. Jika mengacu pada data Pantau PJTKI, jumlah BLK swasta jauh lebih banyak hingga mencapai 189.

Di tingkat nasional, Kemenaker akan membangun 1.000 BLK Komunitas pada tahun 2019. Pembangunan BLK ditujukan antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga 2030.

Julianus mengingatkan, bonus demografi yang berupa banyaknya angkatan kerja, harus diantisipasi dan jadi keuntungan bagi negara, bukan malah menjadi beban. Untuk pembangunan BLK Komunitas ini harus sejalan dengan perturan perundang-undangan untuk menjadikan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp 1 triliun, sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp 1 miliar.

Baca Juga: DPR Cek Langsung Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di KPU

Sementara menurut data Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali per Agustus 2018, jumlah penduduk usia kerja di Bali mencapai 3.288.908 orang, dari penduduk usia kerja tersebut 76,78 persen (2.525.355 orang) merupakan angkatan kerja dan 23,22 persen (763.563 orang) merupakan bukan angkatan kerja.