DPR : Perhatian Pemerintah terhadap Industri Maritim masih Minim

Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menilai, perhatian pemerintah terhadap industri maritim masih minim. Ia mengatakan, baik industri perikanan, industri galangan kapal, dan industri pelayaran masih mengalami kesulitan akibat kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah.

“Kesulitan yang dihadapi industri maritim, selain kurangnya fasilitas, juga diperparah dengan infrastruktur yang sangat lambat,” ujarnya, saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Sebagai contoh, sambung politisi Partai Gerindra ini, pada industri galangan kapal, mereka mengalami kesulitan terhadap kurangnya fasilitas atau perhatian dari pemerintah pusat terhadap galangan-galangan kapal di Indonesia, sehingga karyawan-karyawan terpaksa beralih profesi.

“Hampir sekitar 50 persen galangan kapal kita mengalami kesulitan, karena kurangnya fasilitas atau perhatian pemerintah pusat terhadap galangan-galangan kapal di Indonesia, sehingga karyawan yang bekerja disana beralih profesi sebagai pengemudi ojek online,” ungkap Bambang.

Baca Juga: DPR Sarankan DPRD OKU Timur Perlu Pahami Ketentuan Dana Desa

Terkait hal itu, Bambang juga menyampaikan, industri pelayaran mengalami masalah kurangnya perhatian intensif terhadap fasilitas pelayaran dan bunga bank lebih tinggi dari bunga komersial.

“Sedangkan fasilitas kepada industri pelayaran tidak memiliki perhatian berupa insentif, dan bunga banknya lebih tinggi dari bunga komersial,” keluhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan perhatiannya terhadap industri maritim, yang memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pariwisata.

“Kami mohon perhatian dari pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan maritim, karena ini yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk pariwisata,” pungkas Bambang

Baca Juga: Ketua DPR dan Menristekdikti Resmikan Unperba