Fadli Zon : Listrik Padam, harus Ada yang Bertanggung Jawab

Fabiola Febrinastri
Fadli Zon : Listrik Padam, harus Ada yang Bertanggung Jawab
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. (Dok : DPR)

Pemadaman listrik massal merusak citra dan kredibilitas pemerintah.

Suara.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, pemadaman listrik secara massal di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten, yang terjadi pada Minggu (4/8/2019), tak bisa dianggap masalah kecil. Ia minta ada pihak yang bertanggung jawab, seperti halnya Direksi PT PLN (Persero), yang bisa diminta untuk yang bertanggung jawab atas pemadaman yang telah menimbulkan kerugian besar di masyarakat.

"Saya kira ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil, karena itu harus ada yang bertanggung jawab. Misalnya, Direksi PLN nya atau siapa yang bertanggung jawab mengenai urusan itu," ujarnya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Fadli menyampaikan, pemadaman listrik secara massal tersebut tak bisa disebut sebagai kecelakaan biasa, karena menjadi perhatian dunia sehingga merusak citra dan kredibilitas pemerintah.

"Ini juga sangat merusak kredibilitas pemerintah, apa masih sanggup? Masak urus listrik aja nggak becus," tukasnya.

Baca Juga: DPR Minta PLN Miliki Sistem yang Mampu Minimalisasi Gangguan Listrik

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, DPR melalui komisi terkait, akan memanggil PLN untuk dimintai keterangan. Menurutnya, pemadaman listrik itu menjadi perhatian masyarakat sebagai salah satu persoalan yang krusial.

"Listrik ini kan sudah seperti nyawa sebuah negara. Kalau negara nggak ada listriknya, ya kaya apa? Ini sampai berjam-jam  dan mempengaruhi komunikasi," ucap Fadli.

Ia menegaskan, tidak adanya pemberitahuan dari pihak PLN terkait kejadian tersebut, merupakan ciri-ciri negara yang salah dalam pengurusannya.

"Saya kira apa yang terjadi kemarin, listrik padam tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus," pungkas Fadli

Baca Juga: DPR Minta Pemindahan Ibu Kota Jangan Bebani APBN


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI