DPR Minta Pemindahan Ibu Kota Jangan Bebani APBN
Kebutuhan biaya pembangunan akan sangat tinggi, sehingga harus digunakan strategi yang realistis.
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR, Michael Jeno mendesak pemerintah agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menciptakan strategi rancangan anggaran pemindahan ibu kota. Ia menyebut, kebutuhan biaya pembangunan akan sangat tinggi, sehingga harus digunakan strategi yang realistis.
Hal ini ia sampaikan usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR ke Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Kalteng, Senin (29/7/2019). Menurutnya, melakukan kerja sama dengan swasta akan diproyeksikan ke depan untuk membantu pembangunan perpindahan ibu kota tersebut.
“Kerja sama dengan pihak swasta dan segala macam seperti yang disampaikan oleh teman-teman di Bappenas misalnya, apakah aset-aset di Jakarta hari ini dikerjasamakan dengan swasta, kemudian pendapatan itu dimanfaatkan untuk menambah biaya pemindahan tersebut,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.
Legislator dapil Kalbar itu minta pemerintah melakukan kerja cerdas dalam mengeksekusi isu yang strategis tersebut. Rencana perpindahan ibu kota merupakan rencana lama yang akan diwujudkan oleh pemerintah saat ini, yang dilatarbelakangi tujuan pemerataan ekonomi.
Baca Juga: Ketua DPR : Indonesia - AS Terus Promosikan Nilai Demokrasi - Pluralisme
“Pemindahan ibu kota ini harus di-planning sebaik-baiknya, harus dibuat strateginya sebaik mungkin, termasuk yang kita diskusikan tadi adalah pembiayaannya. Karena hitung-hitungan dari teman-teman di Bappenas kan sekitar Rp 456 triliun, tentu kalau kita berharap kepada APBN, ini akan memberatkan APBN kita,” tukas Jeno.
