Ketua DPR : Indonesia - AS Terus Promosikan Nilai Demokrasi - Pluralisme

Suara.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo membanggakan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019 Indonesia kepada delegasi House Democratic Partnership, United States House of Representatives (US HDP), yang dipimpin Congressman Mr David Price. Meskipun persaingan politik sempat memanas, ditambah bumbu hoax dan hate speech di berbagai media sosial, hal ini tidak sampai mencederai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Pemilu 2019 di Indonesia merupakan pemilu terumit di dunia. Tidak ada negara lain yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta lebih dari 20.000 kursi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak, sebagaimana yang sukses dilakukan oleh Indonesia. Dengan total pemilih mencapai 192 juta jiwa, tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan mencapai 81 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014, yang mencapai 75 persen. Memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, namun kami menganggapnya sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi," ujar Bamsoet, saat menerima delegasi US HDP, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

House Democratic Partnership merupakan komisi dalam United States House of Representatives (DPR Amerika Serikat), yang bekerja sama dengan berbagai negara untuk mendukung pengembangan lembaga legislatif yang efektif, independen dan responsif.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Co-Chair HDP Congressman, Mr Vern Buchanan, Congresswoman, Susan Davis, Gerry Connolly, Neal Dunn, John Rutherford, dan Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan. Sedangkan Ketua DPR ditemani Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR, Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat) dan anggota Komisi I DPR, Lena Maryana Mukti (Fraksi PPP).

Baca Juga: DPR : UU Sistem Pendidikan Kedokteran Sudah Tak Relevan

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014 - 2019 ini memaparkan, sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga, dengan latar belakang penduduknya yang beraneka ragam, AS dan Indonesia harus selalu meningkatkan kerja sama dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang menghargai pluralisme. Selain itu juga bekerja sama memajukan demokrasi dengan cara mempromosikan fungsi parlemen yang responsif, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan institusi demokrasi yang tangguh.

"DPR tengah berproses menuju parlemen modern. Kami telah mendeklarasikan open parliament untuk berproses dalam mekanisme multilateral melalui Open Government Partnership (OGP) guna mendorong nilai-nilai keterbukaan, transparansi, demokrasi dan good governance," paparnya.

Sebagai implementasinya, legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menjelaskan, DPR telah mengembangkan aplikasi mobile DPR Now, yang mudah diunduh oleh siapapun, sebagai perangkat digital bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengakses berbagai kinerja DPR. Hal ini dikombinasikan dengan kehadiran ruang Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen, DPRmembuka pintu selebar-lebarnya bagi rakyat agar bisa mengawasi aktifitas kedewanan secara real time, detik per detik.

"DPR juga tengah mendorong penyempurnaan SILEG (Sistem Informasi Legislasi) untuk lebih membuatnya menjadi perangkat informasi legislasi yang memudahkan siapapun memonitor perkembangan pembahasan legislasi melalui skema tracking legislasi," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, peran parlemen kedua negara sangat besar dalam mendorong pemerintah kedua negara untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. DPR menyambut positif keterlibatan investor AS dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, yang pada kuartal ke-3 tahun 2018 tercatat sebesar 356,04 juta US dolar, yang tersebar di 191 proyek.

Baca Juga: DPR Minta PT Semen Padang Harus Patuhi UU No.32 Tahun 2009

"Dengan nilai total perdagangan kedua negara pada tahun 2018 mencapai 28,615 miliar US dolar, masih banyak potensi perdagangan yang bisa dikembangkan," tutur Bamsoet.

Terkait isu militer dan pertahanan, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang AS merupakan mitra strategis dalam modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI), seperti yang tertuang dalam Minimum Essential Forces (MEF), yang merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan untuk dicapai pada 2024.

DPR berharap, dengan disahkannya National Defense Authorization Act (NDAA) oleh Senat Amerika pada Juni 2019  dan Countering America's Adversaries through Sanction Act (CAATSA) pada Agustus 2017, maka hal ini tidak mempengaruhi hubungan pertahanan dan keamanan Indonesia dan AS, khususnya dalam hal pengadaan senjata.

"Pada 2018, Indonesia dan Rusia menandatangani kontrak (imbal beli) 11 unit pesawat tempur Sukhoi (SU 35). Pengadaan pesawat tempur tersebut kami pandang sangat penting untuk keperluan pertahanan Indonesia dan juga untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. Kami berharap, kerja sama pengadaan alat pertahanan juga dapat dilakukan dengan Amerika Serikat," tandas Bamsoet.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, parlemen Indonesia dan AS perlu memperluas cakupan kerja sama, tidak hanya dalam aspek pemajuan perdagangan dan demokrasi saja, tetapi juga dalam penguatan legislasi untuk isu-isu spesifik seperti pemberantasan terorisme.

Hal ini mengingat, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019 - 2020, Indonesia ingin berbuat lebih banyak dalam mewujudkan perdamaian dunia.