DPR Minta Pemerintah Targetkan Penurunan Kemiskinan
Penurunan daya beli di kalangan petani juga masih menjadi persoalan utama.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR, Lena Maryana menyampaikan, kemampuan pemerintah dalam mengejar target penurunan kemiskinan pengangguran dan ketimpangan ekonomi, jangan terhambat. Untuk menuntaskan kemiskinan dan pengangguran, hendaknya pemerintah mewaspadai dampak pelemahan permintaan global terhadap komoditas ekspor unggulan seperti karet dan minyak kelapa sawit, karena berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah.
“Penurunan daya beli di kalangan petani juga masih menjadi persoalan utama. Program kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih dirasakan oleh masyarakat kelas bawah, sehingga sasaran kebijakan fiskal yang berkeadilan serta kualitas belanja pemerintah agar diarahkan untuk mengurangi permasalahan tersebut," paparnya, saat membacakan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya, di hadapan Rapat Paripurna, Gedung DPRR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Lena menyarankan, agar penerimaan negara yang bersumber dari energi seperti batu bara perlu bekerja lebih keras lagi, lebih kreatif, serta dituntut mengambil langkah-langkah yang optimal bagi pengelolaan fiskal baik dari sisi penerimaan maupun belanja.
Terkait dengan postur anggaran tahun 2020, F-PPP meminta agar pengelolaan makro ekonomi dan fiskal mampu menciptakan arus investasi dan ekspor yang lebih besar, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
Baca Juga: DPR Bahas Penyelesaian Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah
Legislator dapil DKI Jakarta II itu mengatakan, F-PPP mendorong pemerintah untuk meningkatkan ekspor, melalui diversifikasi ekspor maupun dari sisi komoditasnya. Selain itu, pemerintah perlu memperluas kebijakan substantif terhadap produk-produk impor antara lain produk impor pangan seperti sereal dan gula serta bidang telekomunikasi.
Lena juga memberikan penegasan agar pemerintah mewaspadai dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global terkait suku bunga komoditas arus modal.
"Kami menilai, perekonomian Indonesia sangat rentan dipengaruhi oleh perekonomian global, sehingga pemerintah perlu mengantisipasi resiko depresiasi rupiah terhadap dolar akibat meningkatnya perang dagang Amerika Serikat dan China," ujar Lena
