World Parliamentary Forum on Sustainable Development Jadi Penjaga Demokrasi
Forum ini diyakini bisa mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Suara.com - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) merupakan simbol dan penjaga demokrasi. Forum ini juga diyakini bisa mewujudkan target (goals) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
“Kami sepenuhnya menyadari, target SGDs ini merupakan tanggung jawab bersama, sebagaimana disebutkan dalam resolusi PBB yaitu Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development,” kata Nurhayati, saat menyambut delegasi WPFSD dalam acara gala dinner di Badung, Bali (3/9/2019).
WPFSD ke-3 ini mengusung tema “Combating Inequality Throught Social And Financial Inclusion”. Legislator F-Demokrat ini berharap, ke depan, forum-forum seperti ini mampu memerangi kesenjangan sosial dan menerapkan perlindungan sosial yang sudah menjadi fokus kebijakan di semua negara.
“Inklusi keuangan harus berada di garis depan kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Pemerintah harus melindungi masyarakat dan melakukan pendistribusian sumber daya secara lebih adil. Ini sejalan dengan goals 8 dari SGDs yang menyerukan untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara,” tambah Nurhayati.
Baca Juga: DPR Sahkan RUU Pekerjaan Sosial Menjadi Undang-undang
Dalam dua hari ini, tambahnya, delegasi dapat berbagi pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan rujukan atau pembelajaran dari masing-masing negara. Kontribusi dan rekomendasi yang akan dihasilkan dari diskusi akan sangat bermanfaat dan sebagai masukan agar parlemen lebih terlibat dalam pembangunan global dan memastikan goals dari SGDs diterapkan dengan baik.
“Oleh karena itu, pada pertemuan ini, kami berharap parlemen-parlemen anggota WPFSD dapat memainkan peran dalam mendorong untuk memberikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketidaksetaraan, dengan mempromosikan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan agenda 2030,” imbuhnya.
