Ini Solusi Penyelesaian Masalah Papua Menurut Bambang Soesatyo
Sejak 2009, DPR membentuk tim khusus yang melakukan berbagai kegiatan untuk memantau pelaksanaan UU Otsus Papua.
Suara.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan, perlu dibuat solusi jangka pendek, menengah dan panjang dalam menyelesaikan masalah Papua. Salah satu solusi jangka pendek adalah melalui dialog dengan pendekatan hati, karena yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah kehadiran negara dan pemerintah yang menyentuh hati mereka sebagai sesama anak bangsa, setelah beberapa waktu lalu sempat terlukai hati dan harga dirinya.
"Presiden Joko Widodo, kabarnya akan menyelenggarakan dialog dengan masyarakat Papua. Saya usulkan dalam dialog tersebut menyertakan 7 wilayah budaya terdiri dari Mamta/Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim dan Lapago. Masing-masing wilayah budaya bisa mengirimkan 3 orang wakilnya, ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua dan DPRP Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat. Tak lupa juga tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda," ujar Bamsoet saat mengisi diskusi "Mencari Solusi Permanen Atas Persoalan Papua", di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Turut hadir antara lain, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Ketua DPD, Oesman Sapta Odang, Staf Khusus Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Yorrys Raweyai, Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Romo Benny Susetyo, dan Farid Husain.
Legislator Dapil VII Jawa Tegah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, dalam jangka menengah perlu ada affirmative action yang menempatkan putra-putri Papua untuk mengisi posisi Eselon II dan Eselon I di berbagai pos kementerian/lembaga negara. Begitu juga dalam seleksi TNI/Polri, baik dalam penerimaan Tamtama, Bintara atau Perwira.
Baca Juga: DPR Buka Ruang Kritik Melalui Lomba Stand Up Comedy
"Semua prasangka buruk tentang perlakukan terhadap masyarakat Papua bisa dikikis. Dengan menduduki jabatan prestige di kementerian/lembaga ataupun TNI/Polri, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga besarnya yang berada di Papua," tambah Bamsoet.
Tak hanya itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, setelah beroperasi lebih dari 52 tahun dan pemerintah Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport, maka sudah waktunya memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua menjabat posisi Direktur di PT Freeport Indonesia. Begitupun dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua menunjukan kebolehannya.
Berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua seharusnya juga diwajibkan mempekerjakan masyarakat Papua. Setidaknya, 80 persen pekerja dari Papua dan 20 persen dari luar wilayah Papua.
"Pembatasan migrasi tenaga kerja dari luar Papua perlu dilakukan, agar jangan sampai masyarakat Papua terpinggirkan. Padahal berbagai perusahaan tersebut beroperasi di tanah Papua. Maka sudah selayaknya masyarakat Papua yang harus menikmati hasil tambah keekonomiannya," papar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, dalam jangka panjang, pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) juga perlu disempurnakan dan diperkuat, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Dana Otsus yang digelontorkan hingga tahun 2019 mencapai Rp 115 triliun, belum memperlihatkan peningkatan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Papua.
Baca Juga: Anggota DPR Dapil Papua Barat : Perlu Kanalisasi Isu Papua
Ini bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 60,06 di posisi terendah nasional, dan Provinsi Papua Barat 63,74 menempati posisi terendah kedua dibandingkan angka nasional sebesar 71,39.
