DPR : Benahi Papua dengan Pendekatan Multiaspek
Pembenahan multiaspek meliputi revitalisasi pada kelembagaan di Papua.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja menyampaikan, permasalahan Papua hendaknya dibenahi dengan pendekatan multiaspek. Tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan yang kaku atau dengan pendekatan ekonomi tanpa dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Untuk pembangunan Papua yang terintegrasi satu sama lain, diperlukan grand design dengan road map yang diimplementasikan secara konsisten.
“Pendekatan di Papua harus komprehensif, tidak cukup hanya dengan dana, tidak cukup dengan pendekatan ekonomi. Tetapi harus multiaspek,” papar Hakam, saat diskusi Forum Legislasi dengan tema "Membedah UU Otsus Papua, Telaah Upaya Pemerintah Redam Konflik di Bumi Cendrawasih", di Media Center DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Legislator Fraksi PAN ini mengakui, Undang-Undang Otonomi Khusus masih banyak kekurangan, sehingga tidak menunjukkan hasil yang maksimal, oleh sebab itu perlu pembenahan.
Baca Juga: Komisi III : Penting, Bangun Kesepahaman DPR dengan Pansel Capim KPK
“Undang-Undang Otsus ini kita melihat banyak sisi kekurangannya, makanya harus kita benahi, agar jadi bekal pemerintahan ke depan, 2019 - 2024," ujarnya.
Pembenahan multiaspek meliputi revitalisasi pada kelembagaan di Papua, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta jajaran pemerintahan.
“Kita perlu melakukan pendekatan pada institusi, karena institusi yang ada DPR-P, MRP, pemerintahan, masyarakat hukum adat. Ini perlu kita lakukan revitalisasi, agar fungsi mereka bisa bersinergi satu sama lain,” jelas Hakam.
Selain itu, turunannya adalah perbaikan layanan pada publik, harus ditata kembali dan pemerintahan yang bersih.
“Saya kira menjadi PR yang tidak kalah besar, karena bagaimana program kita buat, bagaimana perencanaan yang baik, bagaimana tata laksana yang memadai dengan dana yang besar, tanpa proses manajemen pemerintahan yang baik dan bersih, saya kira tanpa itu semua, akan menjadi sulit. Saya kira ini menjadi problem bagi kita,” pungkas Hakam.
Baca Juga: Ketua DPR : Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
