Indonesia harus Kreatif Cari Dukungan untuk Dewan HAM PBB
Kasus-kasus HAM seperti di Papua akan menjadi tantangan.
Suara.com - Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2020 - 2022. Hal tersebut dinyatakan Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais menyatakan bahwa Indonesia harus lebih kreatif untuk menggalang dukungan dari negara lainnya.
Indonesia akan bersaing dengan empat negara lainnya yang juga memperjuangkan posisi tersebut, seperti Irak, Jepang, Korea Selatan, dan Marshall Islands. Menurutnya, isu mengenai HAM dalam negeri seperti kasus Papua belakangan ini, harus bisa dijangkau oleh pemerintah agar bisa mendapatkan dukungan oleh negara-negara dunia.
“Kasus-kasus HAM seperti di Papua akan menjadi tantangan, yang sekarang juga sudah muncul menjadi isu internasional. Apalagi PBB akan sidang September nanti, Kemlu sudah menyiapkan jawaban-jawaban yang kita sudah nilai, dan memang itu juga harus diyakinkan kalau mau mendapatkan dukungan,” ujar Hanafi, kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019)
Baca Juga: Komisi III DPR ke KPK: Kenapa Tak Bilang dari Awal Kalau Irjen Firli Busuk?
Hanafi menilai, tema yang diusung Indonesia "A True Partner For Democracy Development and Social Justice", cukup representatif. Politisi Partai Amanat Nasional tersebut menjelaskan bahwa persoalan HAM merupakan persoalan persepsi yang memang harus dibangun secara kontinyu dan positif oleh pemerintah Indonesia di mata Internasional.
“Negara-negara dewan keamanan, anggota tetapnya saja sudah banyak melanggar HAM. Cuma kan ini masalah politik, mereka sudah memiliki hak veto, negara lain tidak seperti kita ini, sehingga tentu caranya juga harus lebih kreatif,” tukas Politisi dapil Yogyakarta ini.
