Komisi VII Minta Pertamina Serius Tangani Penyimpangan Distribusi BBM

Fabiola Febrinastri
Pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Pertamina TBBM Tanjung Gerem. (Dok : DPR)
Pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Pertamina TBBM Tanjung Gerem. (Dok : DPR)

Komisi VII DPR kerap menemukan penyimpangan praktik distribusi BBM tidak pada tempatnya.

Suara.com - Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu menilai, PT Pertamina (Persero) belum serius menangani penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dari Terminal BBM ke stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Menurutnya, praktik truk tangki BBM “kencing di jalan” masih sering ditemukan di lapangan.

“PT Pertamina sudah empat tahun berkomitmen membenahi sistem pengendalian dan pengawasan dalam distribusi BBM, tetapi hingga saat ini masih terus terjadi penyimpangan di lapangan," ujarnya, ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR, ke Terminal BBM Tanjung Gerem di Cilegon, Banten, Jumat (20/9/2019).

Bersama BPH Migas, Gus Irawan menuturkan, kunjungan ini untuk melihat secara langsung kegiatan penyimpanan, penyediaan dan distribusi BBM yang dilaksanakan PT. Pertamina di TBBM Tanjung Gerem. Di samping itu, tim Kunspek Komisi VII DPR  juga memastikan terlaksananya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas beserta aturan pelaksanaan turunannya.

Seharusnya Pertamina memaksimalkan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mengendalikan dan memastikan bahwa tidak ada lagi peluang terjadinya penyimpangan dalam bentuk apapun.

Menurut Gus Irawan, dalam beberapa kunjungan, Komisi VII DPR kerap menemukan penyimpangan praktik distribusi BBM tidak pada tempatnya atau “kencing di jalan” ini. Diduga ada pihak di luar Pertamina yang terlibat dalam praktek ilegal tersebut.

Hal ini pun menjadi sorotan Komisi VII DPR, dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi PT Pertamina beberapa waktu lalu. Namun menurutnya, upaya PT Pertamina untuk mengurangi loss atau kehilangan belum terimplementasi dengan baik.

"Karena itu, Komisi VII meminta perhatian PT Pertamina untuk secepatnya melakukan perbaikan sistem pengawasan distribusi BBM sehingga tidak terjadi penyimpangan di lapangan," jelas Gus.

Politisi Partai Gerindra itu juga mendorong PT Pertamina segera mengaplikasikan digitalisasi pada setiap nozzle di SPBU. Nantinya, sistem tersebut akan terintegrasi dengan Terminal BBM untuk mengantisipasi penyimpangan.

"Pertamina itu BUMN Merah Putih jadi mestinya setiap kebocoran dan ‘kencing di jalan’ itu harus disikapi, karena yang di ujung menanggung kerugian itu masyarakat pengguna BBM," tandasnya.

Dalam kunjungan tersebut, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu juga menyesalkan ketidakhadiran Direksi PT Pertamina (Persero) dalam kunjungan pengawasan tersebut.

"Seharusnya Direksi Pertamina memprioritaskan acara dengan DPR, karena ini amanat konstitusi,” tegas Gus Irawan.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI
Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS