DPR : Pembangunan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari

Senin, 23 September 2019 | 15:38 WIB

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf. (Dok : DPR).

TPB yang menitikberatkan kepada 5P.

Suara.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan maksud dari berbagai program dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mensejahterakan masyarakat. TPB menetapkan gambaran tentang dunia yang bebas dari kemiskinan dan ketimpangan, serta dunia yang lebih adil.

“Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk kesejahterakan masyarakat. Panja SDGs hadir di sini, agar kesejahteraan bisa dimulai dari Jawa Timur, agar Jawa Timur bisa menjadi percontohan, karena kita lihat banyak program-programnya (terkait TPB),” papar Nurhayati, saat pertemuan Panja SDGs BKSAP DPR RI bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Jumat (20/9/2019).

Menurut Nurhayati, tujuan pembangunan berkelanjutan ini juga merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk menjalankan amanah konstitusi ini, ia menyarankan pemerintah daerah menjalin sinergi dengan legislatif, baik DPRD kabupaten, kota, maupun provinsi.

"Kami minta DPRD agar dilibatkan, karena peran lembaga perwakilan rakyat sangat strategis, lembaga perwakilan yang ada di daerah maupun lembaga perwakilan yang ada di pusat," jelas politisi Partai Demokrat itu.

TPB yang menitikberatkan kepada 5P, yakni prosperity (kemakmuran), people (manusia), planet (bumi), partnership (kemitraan), dan peace (perdamaian) merupakan respons yang tepat terhadap tantangan besar abad ke-21, khususnya pada empat dimensi.

Pertama; ekonomi, dengan membantu negara-negara berpenghasilan rendah mencapai TPB. Kedua; sosial, dengan menekankan pentingnya inklusi dan kesetaraan.

Ketiga; lingkungan, dengan mengoptimalkan upaya dalam menanggulangi perubahan iklim. Keempat; tata kelola, dengan memastikan pentingnya kelembagaan yang kuat dan saling bekerja sama.

Semua ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal atau no one left behind.