alexametrics

Pangkas Rute, Legislator Dorong Garuda Berikan Subsidi Silang

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Anggota Komisi V DPR, Muhammad Aras. (Dok : DPR).
Anggota Komisi V DPR, Muhammad Aras. (Dok : DPR).

Ada rencana pengurangan bahkan penutupan sejumlah rute Garuda Indonesia di wilayah Timur Indonesia.

Suara.com - Manajemen PT. Garuda Indonesia Tbk, melalui Direktur Operasi Garuda, Bambang Adisurya Angkasa, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Senin (25/11/2019), mengakui adanya rencana pengurangan bahkan penutupan sejumlah rute Garuda Indonesia di wilayah Timur Indonesia.

Bambang mengungkapkan, alasan di balik rencana penutupan sejumlah rute itu sebagai bagian dari strategi bertahan di tengah tekanan di sektor penerbangan domestik.

Hal itu pun ditanggapi secara serius oleh Parlemen. Anggota Komisi V DPR, Muhammad Aras mendorong Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan BUMN yang berpelat merah ini memberikan solusi berupa subsidi silang.

Apalagi, sambung Aras, sebentar lagi menjelang datangnya perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia timur merupakan yang paling banyak merayakan Natal.

“Kita harapkan ada pelayanan subsidi silang untuk wilayah timur Indonesia. Kalau malah dihilangkan, justru masyarakat Indonesia timur akan semakin terpuruk. Mereka tidak akan bisa lagi mengembangkan bisnisnya lagi. Apalagi, menjelang Natal dan Tahun Baru yang paling banyak merayakan Natal dan Tahun Baru adalah sebagian besar masyarakat di Indonesia Timur,” ujar Aras, saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Lebih lanjut, legislator dapil Sulawesi Selatan II ini menyerukan Kementerian Perhubungan untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

“Berkaitan dengan Garuda Indonesia yang sudah berencana mulai memangkas beberapa rute, kemarin kita bersyukur bahwa Menhub akan membuka keran untuk persaingan secara kompetitif terhadap penjualan avtur. Agar, harga avtur ini tidak ditentukan oleh hanya satu instansi saja dalam hal ini Pertamina,” tandas politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI