DPR Dukung Peran Perempuan Jaga Kedamaian Afghanistan

Suara.com - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan persahabatan dari delegasi Civil Society Perempuan Afghanistan. Anggota BKSAP DPR, Himmatul Aliyah mengatakan, pertemuan ini membahas pentingnya peran perempuan dalam proses kedamaian dan resolusi pasca konflik, serta membahas mengenai hubungan bilateral kedua negara untuk memerangi segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.

“Kita mendengar perjuangan perempuan Afghanistan pasca perdamaian konflik Taliban. Itu memang harus terus diperjuangkan melalui Parlemen. Afirmasi perempuan itu penting dilakukan oleh seluruh stakeholder dan harus terus diperjuangkan di Parlemen, sehingga ada kekuatan hukum. Perempuan-perempuan di Afghanistan mendapat perlindungan secara hukum,” kata Himmatul, usai pertemuan dengan Delegasi Perempuan Afghanistan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Saat ini, Afghanistan tengah mengikuti kampanye internasional untuk menentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kampanye bertajuk "16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender", yang berjalan setiap tahunnya dimulai mulai 25 November sebagai Hari Internasional terhadap Perempuan, hingga 10 Desember mendatang, pada Hari HAM sedunia.

Langkah ini dianggap Himmatul, memiliki kesamaan dengan Indonesia yang tengah menyusun RUU PKS.

Baca Juga: DPR : Aparat harus Bantu Selidiki Desa Fiktif

“Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di Afghanistan, kita sendiri juga sedang memperjuangkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual> Semua itu memang harus terus diperjuangkan, karena kalau tidak ada dasar hukum apapun, tidak ada hukuman bagi orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan,” imbuh politisi Partai Gerindra ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Kantor Berita Perempuan di Afghanistan Humaira Saqib, yang menyampaikan mengenai peran penting perempuan dalam politik, yang tidak hanya mampu berkontribusi pasa penyelesaian konflik, tetapi tentang bagaimana pasca konflik dapat terbangun.

“Penting untuk melibatkan perempuan baik di jaringan akar rumput (grassroot level) hingga level pemerintahan,” ungkapnya.

Hingga kini, pemerintah Indonesia berada dalam dalam pihak netral yang tidak melibatkan kepentingan politik tertentu, dalam mendukung perjuangan perdamaian di Afghanistan. BerbagaI strategi yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah, dinilai Himmatul sebagai upaya akan terus ditingkatkan mengingat kedekatan yang sudah terjalin dengan baik antara Indonesia-Afghanistan.

Sebagai bagian dari Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Indonesia telah sukses memfasilitasi kesepakatan Resolusi 2489 mengenai peran salah satu misi PBB yaitu United Nations Mission in Afghanistan (UNAMA). Resolusi yang diprakarsai oleh Indonesia itu memuat berbagai dukungan kepada pemerintah dan rakyat Afghanistan untuk menciptakan perdamaian dan mendorong pembangunan.

Baca Juga: Jelang Purnatugas, Agus Rahardjo Minta Komisi III DPR Terus Dukung KPK

Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah tokoh perempuan Afghanistan yang terdiri dari politisi, aktivis, komisioner hukum, hingga ulama dan ibu rumah tangga. Anggota BKSAP yang turut hadir diantaranya Luluk Nurhamidah (F-PKB), Sondang Tiar Debora Tampubolon (F-PDI Perjuangan), dan Iskan Qolba Lubis (F-PKB). Tidak hanya itu, hadir pula Duta Besar RI untuk Afghanistan Arief Rachman, yang menyampaikan mengenai Hibah Klinik Indonesa-Islamic Centre (IIC) di Kabul.