Perkuat Hubungan Parlemen, DPR Bertemu dengan Negara-negara Pasifik

Suara.com - Delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan parlemen negara-negara Pasifik, di sela-sela pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-28 di Canberra, Australia. Pertemuan yang diinisiasi DPR tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan antar parlemen dengan negara-negara tetangga tersebut.

Ada sembilan negara Pasifik menghadiri pertemuan tersebut, yakni, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau, Niue, Cook Islands, Kiribati, Samoa, dan Solomon Islands. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Dr. Fadli Zon, didampingi Wakil Ketua BKSAP dari Partai Demokrat, Putu Supadma Rudana.

Pertemuan sekitar 1 jam tersebut berjalan dalam suasana keakraban dan persahabatan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP menyampaikan keinginan untuk memperkuat engagement dengan negara negara Pasifik.

"Kita ingin memperkuat hubungan antara DPR RI dengan parlemen negara negara Pasifik tersebut," kata Fadli.

Baca Juga: DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cilaka

Dalam kesempatan tersebut, Fadli sekaligus menyampaikan undangan pada mereka untuk hadir pada pertemuan ke-2 Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), yang akan diselenggarakan pada 8-9 Juli 2020 di Jakarta.

Parlemen negara-negara Pasifik menyambut baik undangan tersebut dan menghargai inisiatif Indonesia untuk penguatan kerjasama antara Indonesia dan negara negara Pasifik.

“IPPP yang kedua ini diharapkan bisa mengikuti kesuksesan penyelenggaraan pertama pada tahun 2018 lalu. Saat itu, mayoritas negara-negara di Pasifik hadir dan berpartisipasi aktif,” papar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Langkah ini merupakan salah satu tugas DPR dalam parliamentary diplomacy.

Pada pertemuan IPPP pertama yang dihadiri oleh 16 negara menghasilkan Chair’s Statement, yang menggarisbawahi peluang dan tantangan bersama yang dihadapi Indonesia dan negara-negara Pasifik, diantaranya soal kemaritiman dan sampah laut, pendidikan dan peningkatan kapasitas, keterwakilan gender, serta tantangan-tantangan bersama dari sisi perubahan iklim dan IUU Fishing.

Baca Juga: Lewat Audiensi di DPR, Buruh Tetap Tolak Omnibus Law RUU Cilaka

Untuk pertemuan tahun ini, negara-negara Pasifik tersebut mengusulkan pembahasan isu-isu terkait perubahan iklim, kesehatan, kelautan, perikanan, konservasi, dan pariwisata. Selain itu mereka tertarik untuk melakukan kunjungan ke sentra industri seperti perikanan dan kelapa serta mempelajari kemajuan pengelolaan pariwisata di Indonesia.