Hadapi Covid-19, DPR Apresiasi Kebijakan Presiden
Hal ini bermanfaat untuk menghadapi krisis akibatVvirus Corona (Covid-19) di Indonesia.
Suara.com - Tiga kebijakan mutakhir Presiden Joko Widodo, baik larangan mudik Lebaran, gratis listrik tiga bulan ke depan, dan peningkatan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diapresiasi Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan.
Hal ini bermanfaat untuk menghadapi krisis akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia.
“Memang seharusnya presiden mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam kondisi wabah global Covid-19. Wabah virus ini akan menyebar luas ke seluruh daerah, bila migrasi penduduk dari kota ke desa lewat tradisi mudik lebaran tidak dihentikan. Pelarangan mudik diharapkan efektif memutus rantai penularan Covid-19,” kata Nasim kepada Parlementaria dalam wawancaranya via Whatsapp, Jakarta, Selasa (31/3/2020).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyambut baik kebijakan gratis dan diskon listrik sampai 50 persen untuk tiga bulan ke depan (April, Mei, Juni). Seperti diketahui, Pemerintah menggratiskan listrik selama tiga bulan untuk kelas 450 VA. Sementara untuk 900 VA diberi diskon 50 persen.
Baca Juga: Sebut Kebijakan Menkumham Diskriminatif, DPR: Napi Tipikor Tak Dibebaskan?
"Kebijakan ini sangat bagus untuk tiga bulan ke depan. Kita harapkan bencana ini bisa terkendalikan," sebut legislator dapil Jawa Timur III itu.
Sementara soal penambahan jumlah penerima PKH dari 9,2 juta orang menjadi 10 juta orang, sambung Nasim, tentu sangat penting dan bermanfaat bagi rakyat miskin. Namun ia menyayangkan, sampai saat ini pendataan penerima PKH belum maksimal.
Banyak sumber data pegangan, tapi banyak pula yang tidak tepat sasaran. Nasim mengaku sudah sering menyampaikan, agar pendataan penduduk untuk kepentingan apapun bisa dilakukan satu pintu saja oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
