Komisi VIII : Butuh Narasi Positif di Tengah Pandemi Covid-19

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari

Selasa, 07 April 2020 | 08:42 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq. (Dok : DPR).

Banyak masyarakat yang menjadi panik akibat masifnya informasi tentang Covid-19.

Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq menilai, masyarakat membutuhkan pemberitaan dan narasi positif untuk mendinginkan suasana di tengah kekhawatiran terhadap pandemi Virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Hal tersebut diperlukan, lantaran banyak masyarakat yang menjadi panik akibat masifnya informasi tentang Covid-19.

“Betul kata Pak Doni, kita butuh konten-konten positif sehingga masyarakat tahu persis tentang bahaya Covid -19 ini," kata Maman, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo yang dilakukan secara virtual, Jakarta, Senin (6/4/2020).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menambahkan, peran pemerintah dalam memberikan narasi yang positif menjadi penting. Selain itu, dia melanjutkan, keterlibatan komunitas-komunitas juga diperlukan agar masyarakat tetap optimis dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi Virus Covid-19 tidak hanya berkaitan dengan medis, namun juga sudah menyerang psikologis masyarakat.

“Karena dari beberapa data yang berhasil kami kumpulkan, ternyata masalah Covid-19 ini bukan hanya masalah medis. Lebih banyak adalah faktor psikologis, ketakutan, kepanikan, kekhawatiran yang mengakibatkan imunitas masyarakat menjadi rendah,” kata Doni.

Menurutnya, butuh narasi positif untuk membangkitkan kondisi psikologis masyarakat.

Hal ini penting guna meyakinkan masyarakat bahwa pandemi Covid - 19 bisa dihadapi dan dilewati bersama. Ia menambahkan, narasi positif akan menjadi prioritas negara dalam mengahdapi pandemi virus Corona dengan melibatkan semua pihak baik Pemerintah Pusat hingga tingkatan paling rendah, yakni RT/RW.

“Ini bisa menjadi prioritas kita bahkan instrumen ini bisa ke tingkat paling rendah yaitu desa RT, RW, kemudian juga kepala desa atau lurah. Atau beberapa daerah memiliki nama berbeda dengan instrumen lainnya seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna digerakkan semua," tutur Doni.