Covid-19 Berdampak Ekonomi, Anggota DPR Salurkan Sembako
PHK terjadi dimana-mana dan menjadi fenomena yang tidak dapat terbendung lagi.
Suara.com - Anggota DPR RI, Nevi Zuairina terus melanjutkan aksinya untuk membantu mengurangi dampak ekonomi dari adanya pandemi Virus Corona (Covid-19) terhadap masyarakat Sumatera Barat, dengan menyediakan ribuan paket sembako, nasi kotak hingga sarung tangan untuk rakyat. Ia juga memberikan bantuan sarung tangan kepada rumah sakit- rumah sakit yang saat ini kekurangan instrumen pendukung alat pelindung diri.
"Setelah pekan lalu saya bekerja sama dengan lembaga sosial resmi milik Pemprov Sumbar, kini saya lanjutkan dengan anggaran sendiri menyalurkan ribuan paket sembako termasuk beras. Selain sembako, tim kami menyebar juga pada saat momen Jumat berkah, menyebar nasi kotak siap santap untuk masyarakat yang memang membutuhkan,” jelas Nevi, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (17/4/2020).
Anggota Komisi VI DPR RI ini konsisten dengan aksinya yang sudah dimulai sejak awal mewabahnya Covid-19 di Tanah Air kepada masyarakat, akibat mulai terganggunya perekonomian keluarga yang berawal terganggunya pekerjaan sebagian besar masyarakat menengah ke bawah.
“Pekan ini target saya 1.000 paket. Hingga saat ini, sudah tersebar 4.000 paket sembako telah tuntas kami sebarkan ke masyarakat,” terang Nevi.
Baca Juga: DPR harus Fokus pada Penanganan Covid-19
Politisi PKS ini sangat prihatin dari hasil observasinya di lapangan, pandemi Covid-19 telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat Sumbar khususnya dan Indonesia umumnya. Sungguh berat beban yang harus ditanggung mereka saat ini.
Bahkan warga yang sebelumnya hampir miskin jatuh ke dalam kelompok miskin saat ini. Pemutusan hunungan kerja (PHK) terjadi dimana-mana dan menjadi fenomena yang tidak dapat terbendung lagi.
Menurutnya, banyak masyarakat yang sebenarnya sudah masuk pada kategori sangat membutuhkan, tetapi tidak terdata terutama oleh dinas sosial baik provinsi maupun kabupaten/kota. Keadaan ini, menurut legislator dapil Sumbar II itu, memerlukan validasi yang akurat, sehingga program Pemerintah dari refocusing anggaran kegiatan berbagai kementerian dapat efektif menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
