Komisi X DPR Sambut Positif Penundaan PON 2020 di Papua
PON yang sedianya digelar di Papua pada Oktober 2020 ditunda hingga Oktober 2021.
Suara.com - Komisi X DPR RI menyambut positif penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) selama satu tahun. PON yang sedianya digelar di Papua pada Oktober 2020 ditunda hingga Oktober 2021.
Keputusan pemerintah itu dinilai sebagai langkah tepat di tengah wabah virus Corona.
"Penundaan PON selama setahun merupakan kesempatan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Komisi X DPR RI dapat mengawal perubahan pelaksanaan pembangunan, baik sarana dan prasarana, juga pengadaaan peralatan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Kamis (23/4/2020), usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan BPKP dan LKPP secara virtual.
Menurut anggota Fraksi Partai Golkar itu, penundaan ini erat kaitannya dengan pekerjaan fisik venue yang tertunda karena pandemi Covid-19.
Baca Juga: Baleg DPR Diminta Tunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan, Nasdem Dukung
Material dan pekerja yang sebagian didatangkan dari luar Papua, kini terkendala teknis distribusi dan transportasi ke Papua. Sisi positif lain dari penundaan ini adalah mencegah para pihak pelaksana dari permasalahan akuntabilitas keuangan.
"Anggaran PON 2020 adalah Rp 4,14 triliun dari APBN dan Rp 5,86 triliun dari APBD. Akan tetapi, dengan situasi Covid-19 dan fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar, tentu akan mengakibatkan kenaikan dan eskalasi anggaran," ungkap Hetifah.
Selanjutnya, Komisi X DPR dapat mempersiapkan diri untuk pembahasan penyesuaian alokasi anggaran persiapan dengan pihak pelaksana.
Legislator dapil Kalimantan Timur itu, juga memberikan motivasi kepada para atlet dan pelatih agar menjadikan penundaan ini sebagai momentum peningkatan prestasi.
“Kepada rekan-rekan atlet dan pelatih, mari kita gunakan rentang waktu setahun ini sebagai kesempatan mempersiapkan diri lebih baik. Dengan kepastian ditundanya PON selama setahun, pelatih dapat merancang ulang program latihan yang durasinya disesuaikan dan atlet diharapkan dapat berprestasi lebih baik,” katanya.
Baca Juga: Ketua DPR Minta Baleg Tunda Pembahasan Pasal Ketenagakerjaan RUU Ciptaker
Terakhir, Hetifah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, menekankan bahwa selain keberhasilan pencapaian olahraga, kegiatan PON juga harus tertib administrasi.
