Penerapan PSBB Dinilai Tidak Signifikan Tekan Kasus Corona

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Penerapan PSBB Dinilai Tidak Signifikan Tekan Kasus Corona
Anggota Komisi V DPR RI Irwan. (Dok : DPR).

Daerah yang masuk zona merah semakin banyak, tapi penerapan PSBB juga lamban.

Suara.com - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebetulnya tidak signifikan menekan angka kasus Corona di Tanah Air. Apalagi, sejak awal pemerintah tidak jelas dalam menangani Covid-19 ini.

Kini daerah yang masuk zona merah semakin banyak, tapi penerapan PSBB juga lamban.

Anggota Komisi V DPR RI, Irwan menegaskan hal ini, saat diwawancara via Whatsapp, Jakarta, Minggu (26/4/2020).

"Sejak awal, pemerintah tidak jelas menangani Covid-19 ini," katanya.

Baca Juga: Geger Bantuan 'Nasi Anjing', Anggota DPR: Sangat Tidak Sensitif

Menurutnya, banyak yang menilai penentuan daerah zona merah Corona selama ini tidak jelas parameternya. Setelah menjadi zona merah, pemerintah baru menerapkan PSBB.

"Sedari awal, saya ingin pemerintah memilih lockdown atau karantina wilayah sebagai skema penanganan Covid-19 di Tanah Air. Saya sangat yakin, penerapan PSBB tidak akan mampu signifikan menghentikan penyebaran Covid-19. Yang terjadi adalah banyak rakyat terkena Covid-19, tanpa mampu terdeteksi oleh pemerintah termasuk yang meninggal karena Covid-19," kilah politisi Partai Demokart ini.

Irwan menjelaskan, antara PSBB dan karantina wilayah (lockdown) sangat berbeda. PSBB hanya bersifat pengendalian aktivitas, sedangkan karantina wilayah itu penghentian aktivitas masyarakat.

PSBB tidak menjamin biaya hidup rakyat, sedangkan karantina wilayah, segala biaya hidup rakyat dan ternak dijamin oleh negara. 

"Itulah kelemahan PSBB, karena filosofisnya adalah pembatasan sosial yang tergantung skalanya. Agak pragmatis dalam pelaksanaannya. Multitafsir dalam pengambil kebijakan. Beda halnya jika lockdown atau karantina wilayah, maka filosofisnya jelas bukan pengendalian, tetapi penghentian semua aktivitas transportasi. Tidak ada wilayah abu-abu. Intinya dihentikan. Tetapi semua biaya hidup masyarakat dijamin selama penghentian aktivitas," jelas legislator asal Kaltim itu. 

Baca Juga: KPK Telusuri Sumber Uang Tawaran untuk Riezky Aprilia Agar Kasih Kursi DPR


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI