Meski Jadi Partai Oposisi, PKS Terus Kawal Pemerintahan Jokowi
PKS kewajiban yang sangat berat untuk terus mengawal pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.
Suara.com - Salah satu kader Partai Kesejahteraan Rakyat atau PKS, yang juga sebagai anggota DPR Komisi III, Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, meski saat ini, PKS tidak berada dalam pemerintahan, namun pihaknya siap mengawal dan menjaga Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar sukses, amanah dan adil dalam melaksanakan tugas negara, memiliki tanggung jawab untuk mamajukan bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyatnya.
“Kami kader PKS, mengawal dan menjaga jokowi agar sukses dan amanah dan adil sebagai presiden dalam melaksanakan tugas dan memiliki tanggung jawab mamajukan dan mensejahterakan Bangsa dan Negara RI. Target Kinerja dan hasilnya bagus yang dibangun dan kerjakan, kami akan mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada presiden jokowi,” ujarnya.
Tapi, lanjut Achmad, bila sebaliknya, kami selalu mengingatkan dan memberi masukan serta mengkritisi Jokowi dalam mengelola republik ini, agar republik indonesia bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera.
“Kami sebagai oposisi berada diluar pemerintahan sebagai penyeimbang, bukan untuk menjatuhkan apalagi mendiskriditkan kami juga bukan yes man atau ABS asal bapak senang, tapi kami mendukung dan menguatkan serta mengapresiasi bila rencana. Program dan aksi bapak presiden bagus tapi kami juga selalu mengingatkan dan mengkritisi bahkan menegur bila ada sesuatu yang keliru dan merugikan keuangan negara dan bangsa intinya kami mengawal agar Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam memimpin negeri ini tidak KKN,” uajrnya.
Baca Juga: Diduga Boroskan Uang Negara, DPR Imbau Program Kartu Pra Kerja Dihentikan
Menurutnya, semua yang dilakukan saat ini murni mengawal sebagai oposisi agar bisa melakukan checks and balances, karena bila tidak di luar sebagai oposisi, siapa lagi yang mau menegur dan mengkritisi presiden yang sedang berkuasa. Apalagi sistem pemerintahan di indonesia ini adalah sistem presidensial, kekuasaan presiden sebagai kepala negara sangat kuat.
“Karena sangat powerful dan kuat posisinya, kemungkinan cenderung abuse of power dan misleading dalam kepemimpinannya sangat besar. Kami PKS, merasa perlu sebagai penyeimbang penguasa. Kami bila tidak berkuasa, kami jadi oposisi yang bermartabat untuk rakyat indonesia.Kami melihat saat ini, Indonesia belum maju baru mimpi. Bila kami PKS, ke depan berkuasa, insya Allah, Indonesia maju bukan hanya mimpi. Semoga kami diberikan kesempatan untuk memajukan bangsa dan negara ini next, tapi kamipun berharap indonesia segera maju, walaupun kami di luar,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini pihaknya perlu membantu Jokowi sebagai presiden dari luar pemerintah sebagai oposisi, bila NKRI ini rusak dan hancur maka kita semua akan merugi dan menyesal di kemudian hari. Sebagai oposisi, lanjutnya, PKS kewajiban yang sangat berat untuk terus mengawal pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, para pemimpin pemimpin negeri.
Kami, kata Achmad, akan menolak usulan usulan anggaran yang tidak terarah dan bermanfaat berpihak kepada rakyat.
"Kami pun akan mengawasi secara ketat kinerja pemerintahan dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan rencana dan program. Kami juga terus mencermati peraturan perundang undangan jangan sampai dapat merugikan agama, bangsa dan negara, walaupun kami hanya 50 orang dari 575 anggota DPR. Kami tetap bersuara keras dan kritis, kami murni lillahi ta’ala, tidak ingin mendapatkan sesuatu dari sang penguasa baik harta maupun tahta," tambahnya.
Baca Juga: DPR Imbau Pemerintah dan Regulator Pantau Likuditas Perbankan
"Tidak ada sedikitpun mau menjatuhkan atau benci kepada Jokowi sebagai Presiden RI, malah kami mengawalnya secara konstitusional sampai dengan habis masa jabatannya dan juga menjaga tidak ada masalah hukum dan sosial di kemudian hari, baik sedang menjabat maupun setelah pensiun. Kami akan terus memberikan masukan dan kritik baik diminta maupun tidak diminta. Kami akan mendukung dan memperkuat yang sudah bagus dan sesuai, tapi kami juga akan mengkritisi dan mengkoreksi yang tidak sesuai sejalan dengan Undang-Undang dan konstitusi."
