DPR Serap Masukan dari Ormas Keagamaan terkait New Normal

Suara.com - Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI, yang dikomandoi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima masukan dari empat organisasi massa (ormas) keagamaan terbesar di Indonesia terkait rencana penerapan status new normal oleh pemerintah. Keempat ormas tersebut adalah PP Muhammadiyah, PB Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

“Kami (Satgas Covid-19 DPR RI) sengaja hari ini mengunjungi empat ormas keagamaan, PB Muhammadiyah, PBNU, PGI, dan KWI untuk menampung aspirasi atau masukan terkait kondisi umat dan bangsa ini di tengah pandemi Covid-19. Termasuk rencana pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan penerapan new normal oleh Pemerintah,” ungkap Dasco, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Keempat ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu, lanjutnya, sama-sama mempertanyakan rencana penerapan status new normal oleh pemerintah. Mereka berharap penerapan new normal harus dengan sangat hati-hati, alias tidak terburu-buru, juga harus dengan persiapan yang matang.

Dengan kata lain, harus tetap mempertimbangkan dengan seksama keselamatan dan kesehatan umat.

Baca Juga: Komisi II DPR Bahas Rasionalisasi Anggaran Pilkada 2020

“Secara resmi Muhammadiyah mengatakan terlalu terburu-buru kalau tempat-tempat umum itu dibuka secara bebas. Muhammadiyah, sejak awal mengatakan bahwa konsep mengenai new normal, relaksasi berbagai pernyataan yang disampaikan oleh pejabat tersebut disampaikan secara jelas kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan, dan salah paham di masyarakat. Ini penting dan perlu sosialisasi kepada masyarakat, sesuai dengan pertemuan tadi (dengan Satgas Lawan Covid-19),” jelas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Sementara itu ditemui di kantornya, Ketua PBNU, Said Aqil Siradj mengapresiasi langkah positif Satgas Lawan Covid-19 DPR, yang mengunjungi dan berdiskusi dengan berbagai ormas keagamaan, termasuk PBNU. Selama ini, pemerintah berjalan sendiri dan belum pernah mengajak bicara NU.

Menurutnya, Covid-19  merupakan musuh bersama, sehingga sudah sejatinya pemerintah, masyarakat dan berbagai tokoh masyarakat dan ulama bergandengan tangan menghadapi ini.

Dasco mengatakan, Satgas Lawan Covid-19 DPR juga menerima masukan terkait aturan-aturan yang saling tumpang tindih, serta harapan dari berbagai ormas keagamaan atas perhatian dan dukungan pemerintah terhadap fasilitas di rumah ibadah sebagai sebuah protocol kesehatan Covid-19, seperti pengadaan pengukur suhu tubuh, hand sanitizer, bilik atau box disinfektan.

“Kami akan mendorong pemerintah untuk juga memperhatikan dan mendukung fasilitas protokol kesehatan di rumah ibadah, seperti pengukur suhu tubuh, hand sanitizer, bilik atau box disinfektan. Namun jika pengadaannya dibebankan ke rumah ibadah tersebut, ada yang mampu, namun banyak yang tidak mampu. Alokasi anggaran Covid-19 yang ada, supaya bisa dialokasikan untuk umat melalui rumah-rumah ibadah,” pungkas politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, yang didampingi oleh beberapa anggota Satgas Lawan Covid-19 DPR lainnya, seperti Andre Rosiade, Putih Sari, Bambang Hariyadi.

Baca Juga: Kadinkes Jayawijaya: Gara-gara Pandemi, Jangan Sampai Abai Imunisasi