Komisi VIII DPR Anggap Menag Gagal Paham Soal Batalkan Ibadah Haji 2020
Fachrul menyebut sebelum memutuskan, ia sudah berkonsultasi dengan Kemenkumham.
Suara.com - Komisi VIII DPR RI menganggap Menteri Agama Fachrul Razi gagal paham usai menyatakan salah tidak berkomunikasi dahulu dengan parlemen sebelum memutuskan untuk membatalkan ibadah haji 2020. Fachrul dianggap menyalahkan aturan meski sudah bertanya kepada Kemenkumham terkait hukum pembatalan ibadah haji.
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan ada sejumlah kekeliruan yang dilakukan Fachrul terkait dengan pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun ini. Sebelumnya, Fachrul sempat mengutarakan kalau dirinya bersalah karena tidak melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII terlebih dahulu sebelum memutuskan membatalkan ibadah haji.
Namun, Fachrul menyebut sebelum memutuskan, ia sudah berkonsultasi dengan Kemenkumham. Kemenkumham mengatakan kalau dirinya tidak melanggar hukum kalau melakukan pembatalan.
"Secara yuridis, pembatalan dan pemberangkatan haji seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Sebab, hal ini sudah diatur di Pasal 36 dan 47 UU Nomor 8 Tahun 2019. Jadi, bukan dengan pihak luar (Kemenkumham)," kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2020).
Baca Juga: Lebih dari 1000 WNI di Luar Negeri Positif Terjangkit Virus Corona
Langkah Fachrul yang sempat berkonsultasi ke Kemenkumham pun dinilainya tidak tepat. Sebab, menurutnya tugas Kemenkumham itu ialah menerima harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di bawah UU, termasuk sebuah Keputusan Menteri.
"Apakah Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 tahun 2020 sebelum diterbitkan sudah diharmonisasi oleh Kemenkum HAM?," tanyanya.
Untuk diketahui, Menteri Agama Fachrul Razi membongkar peliknya saat memutuskan pembatalan ibadah haji 2020 yang akhirnya mengundang banyak reaksi dari publik. Bahkan ia sempat mengaku salah karena memutuskan pembatalan itu sebelum melakukan rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.
Dengan adanya pandemi virus Corona (Covid-19) yang terjadi di Indonesia, bahkan di Arab Saudi menjadi kendala bagi pemerintah untuk melangsungkan ibadah haji di waktu yang sama.
Fachrul menceritakan mulanya ia sempat mengirimkan surat kepada Kemenkumham RI pada 25 Mei 2020 untuk menanyakan terkait dasar hukum apabila pelaksanaan ibadah haji dibatalkan.
Baca Juga: Lebih dari 1.100 Kasus Baru Virus Corona Tercatat di Argentina
Dua hari setelahnya Kemenkumham pun membalas surat dengan berisikan kalau pembatalan itu merupakan hak penuh dari Menteri Agama yang sudah tercantum dalam undang-undang.
