DPR akan Hadiri Sidang Umum Virtual Pertama Forum Parlemen ASEAN

Fabiola Febrinastri

Selasa, 08 September 2020 | 11:58 WIB

Pimpinan DPR RI dan pimpinan BKSAP DPR RI. (Dok : DPR)

ASEAN perlu menyelesaikan masalah sekitar satu juta pengungsi Rohingya.

Suara.com - Delegasi DPR RI akan berpartisipasi pada Sidang Umum (SIUM) ke-41 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Selasa-Kamis, 8-10 September 2020. SIUM untuk pertama kalinya dihelat secara virtual, dengan Vietnam sebagai host yang saat ini menjabat sebagai Presiden AIPA.

Delegasi DPR RI berjumlah total 15 anggota dan akan dipimpin Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, serta didampingi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, M. Azis Syamsuddin dan pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, yaitu Fadli Zon, Charles Honoris, Mardani Ali Sera, Putu Supadma Rudana.

SIUM AIPA ke-41 ini akan diikuti 10 parlemen dari kawasan ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan beberapa pengamat. Delegasi secara daring akan mengikuti rangkaian SIUM ke-41 AIPA yang akan membahas pelbagai hal terkait isu politik, ekonomi, sosial, perempuan, parlemen muda, dan keorganisasian.

SIUM juga akan mengadopsi sejumlah resolusi dan satu Joint Communiqué. Secara umum, pada sidang yang bertajuk Parliamentary Diplomacy for a Cohesive and Responsive ASEAN Community itu Delegasi DPR akan menyampaikan sejumlah pandangan, diantaranya mendorong AIPA untuk mendesak pemerintah ASEAN merumuskan kebijakan yang tepat dan memadai, sebagai respon pandemi Covid-19, terutama di sektor ekonomi.

Dalam kaitan tersebut, parlemen-parlemen ASEAN diminta mengoptimalkan wewenang konstitusionalnya (legislasi, anggaran, dan pengawasan) untuk mengurangi dampak ekonomi lantaran Covid-19. Selain itu, menekankan pentingnya perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan ASEAN. Konflik yang terjadi di ASEAN hendaknya diselesaikan melalui mekanisme dialog dan saling menahan diri untuk tidak menempuh aksi militer.

Sementara itu, terkait dinamika di perairan Laut Cina Selatan, diharapkan negara ASEAN meningkatkan saling percaya (mutual trust) dan kekompakan dalam menyelesaikan isu Laut Cina Selatan dalam kerangka kesepakatan bersama dan hukum internasional. ASEAN diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu internal kawasan secara mandiri terutama terkait human security seperti masalah pengungsi Rohingya.

ASEAN perlu menyelesaikan masalah sekitar satu juta pengungsi Rohingya, terutama terkait kesepakatan repatriasi. Meminta ASEAN tetap fokus untuk memenuhi Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kendati dampak berat akibat Covid-19. ASEAN justru bisa memanfaatkan krisis global saat ini untuk secara kolektif meningkatkan kerjasama khususnya terkait penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Terkait pemulihan ekonomi, ASEAN diminta meningkatkan kerjasama ekonomi kawasan sebagai sektor yang paling terpukul lantaran Covid-19, dengan memanfaatkan platform travel bubble dan promosi pariwisata bersama. Apalagi perempuan sebagai kelompok rentan di saat krisis dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap mereka.

Demikian juga mendukung penuh pembentukan forum anggota parlemen muda AIPA sebagai wadah dialog yang bertujuan meningkatkan kapasitas sebagai anggota parlemen. Anggota parlemen muda ASEAN diharapkan dapat berkontribusi besar dalam mengatasi pelbagai krisis di kawasan termasuk dampak Covid-19.