Program Kerja Kementan Diminta Menyasar pada Petani
Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman terhadap sejumlah rencana kerja.
Suara.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta program kerja Kementerian Pertanian (Kementan) untuk dilakukan secara menyeluruh dan menyasar para petani. Hal ini penting, karena petani adalah ujung tombak pertanian di Indonesia, sehingga program kerja Kementan selayaknya menyasar dan bermanfaat bagi kaum petani. Selain itu ia berpesa, agar program kerja tidak berorientasi pada direktorat sentris.
“Agar program-program dilaksanakan jangan berorientasi pada direktorat sentris, sebaiknya kegiatan direalokasikan pada kegiatan berskala nasional ataupun regional. Perencanaan sebaiknya dimulai dari kegiatan yang dibutuhkan oleh petani,” kata Sudin, saat membacakan kesimpulan RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan kepada para Eselon I Kementan yang hadir untuk memperhatikan program bidang pendidikan dan pelatihan vokasi petani untuk pengembangan sumber daya manusia pertanian meningkat.
“Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk petani agar dilakukan secara massif, karena diketahui tenaga kerja di sektor pertanian kurang lebih 40 juta orang, namun sektor pelatihan masih sangat kecil," tambah Sudin.
Baca Juga: DPR Minta Kasus Tank Seruduk Motor Diusut Tuntas
Dalam RDP tersebut, Sekjen Kementan, Momon Rusmono terlebih dulu menyampaikan realisasi kegiatan Kementan sampai dengan 31 Agustus 2020, yakni sebanyak 56,93 persen dari total anggaran. Untuk rencana kerja Kementan tahun 2021, instansinya akan berfokus pada komoditas unggulan, seperti tanaman pangan, padi dan jagung, komoditas hortikultura, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan florikultura, komoditas peternakan, seperti ternak ruminansia dan ungags, komoditas perkebunan, seperti kopi, kakao, karet, kelapa, sagu, lada, pala dan tebu.
“Komoditas unggulan tersebut untuk mewujudkan ketahanan pangan msayarakat Indonesia, sebagian diantaranya juga diwujudkan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan pasar ekspor. Dalam rangka mencapai program unggulan kegiatan akan dilakukan peningkatan produksi, nilai tambah dan nilai kualitas yang baik, pengelolaan dan tanggung jawab akan diberikan kepada ditjen teknis," papar Momon.
Nantinya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman terhadap sejumlah rencana kerja dan anggaran Kementan terhadap keseluruhan jajaran direktorat. Pendalaman dan penelaahan lebih detail diharapkan akan menghasilkan program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani.
"Sasaran pembangunan yang diperintahkan oleh DPR, baik di Banggar dan komisi, yaitu tentang nilai tukar petani adalah 102 dan nilai tukar nelayan sebesar 104. Ini adalah yang menjadi basis asumsi kita menghitung dari APBN 2021 dan sekaligus juga ada beberapa target pembangunan," terang Sri Mulyani.
Di sektor pendapatan negara, sambungnya, terdapat penurunan 32,7 triliun. Angka 32,7 triliun tersebut adalah berasal dari penerimaan perpajakan yang mengalami penurunan target yakni ke angka 37,4 triliun,
Baca Juga: Eks Anggota DPR dari PAN Diperiksa KPK Terkait Kasus PT DI
"Ini karena dari perkembangan penerimaan pajak kita hingga bulan Agustus ini dan kita proyeksikan hingga akhir tahun, memang base line akan lebih rendah dari yang ada di dalam Perpres 72. Sehingga kita juga melihat bahwa target yang ada di dalam RUU APBN 2021 yang telah disampaikan oleh Presiden dengan basis tahun 2020 yang jauh lebih rendah menyebabkan implicit gross-nya menjadi sangat tinggi," tuturnya.
