Presiden Prabowo: Korupsi Dibongkar, Pangan Surplus, Kemiskinan Ekstrem Diberantas

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menegakkan hukum, memperkuat pertahanan nasional, mewujudkan kedaulatan pangan, dan memberantas kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Hal itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI dalam rangka HUT ke-80 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dalam bidang penegakan hukum, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, TNI, dan Polri untuk memastikan amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Gaji hakim telah kami naikkan hingga 280 persen. Kami bongkar kasus-kasus korupsi besar,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, pemerintah telah menertibkan 3,1 juta hektar dari total 5 juta hektar lahan sawit yang melanggar aturan. Penertiban juga akan dilakukan terhadap tambang-tambang ilegal.

Baca Juga: Prabowo Sentil Komisaris BUMN: Rapat Sebulan Sekali, Tantiem Rp40 Miliar, Tak Suka Berhenti!

Terkait pertahanan negara, Prabowo menyatakan, pemerintah memperkuat kekuatan militer di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Tahun ini, telah dibentuk enam komando daerah militer baru, 14 komando daerah Angkatan Laut, tiga komando daerah Angkatan Udara, satu komando operasi udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, satu brigade infanteri marinir, satu resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, lima batalion infanteri marinir, dan lima batalion komando korps pasukan gerak cepat. Langkah ini, kata Prabowo, sejalan dengan doktrin Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Dalam sektor pangan, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangan sendiri. Pemerintah membuka dua juta hektar sawah baru di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Papua Selatan. Intensifikasi pertanian dilakukan melalui pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk, pemberian bantuan alat pertanian, dan peningkatan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Kini kita surplus beras dengan cadangan nasional lebih dari empat juta ton yang menjadi tertinggi dalam sejarah. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kita kembali mengekspor beras dan jagung,” ujarnya. 

Pemerintah juga bersikap tegas terhadap pelaku penimbunan atau manipulasi pangan dengan ancaman pidana lima tahun penjara atau denda maksimal Rp50 miliar. Sebagai kebijakan strategis, penggilingan beras skala besar wajib mendapat izin khusus pemerintah atau dijalankan oleh BUMN/BUMD demi memastikan kualitas dan harga terjangkau.

Prabowo juga memaparkan strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran. Melalui DTSEN, anak-anak dari keluarga tidak mampu dijaring untuk bersekolah di Sekolah Rakyat. Hingga kini, telah berdiri 100 Sekolah Rakyat dengan fasilitas lengkap, dan direncanakan bertambah menjadi 300 sekolah.

Baca Juga: 'Tidak akan Saya Lindungi', Ultimatum Keras Prabowo untuk Jenderal dan Politisi Korup

“Anak-anak dari desil 1 dan 2 mendapatkan tempat tidur, selimut, komputer, dan meja belajar, serta tinggal di rumah layak huni hasil renovasi pemerintah,” jelasnya.

Pemerintah juga meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 penerima. Sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025, lebih dari 231.000 keluarga telah memanfaatkan pembiayaan Tapera dan FLPP untuk memiliki rumah layak huni.

“Selama saya menjabat, jangan anggap yang besar dan kaya bisa bertindak seenaknya. Pemerintah akan membela kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo menutup pidatonya. ***