Pro Kontra Warnai Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Suara.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menggelar Rapat Panja RUU Cipta Kerja guna melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Sensitifnya pembahasan klaster ketenagakerjaan, menuai pro kontra didalam pembahasan Panja.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya itu, beberapa anggota Panja menyatakan apresiasinya atas paparan yang telah disampaikan pemerintah. Anggota Panja RUU Cipta Kerja Baleg DPR, Sturman Panjaitan mengatakan, RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas adalah semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup tenaga kerja Indonesia.

"Ini yang kita runtun, bagaimana permasalahannya dan bagaimana solusinya. Ini yang kita inginkan. Kalau ini penjelasannya detail dan jelas maka akan mudah ditangkap. Ada tujuh poin yang disampaikan pemerintah dan itu adalah yang dibutuhkan di oleh para buruh dan pekerja kita," ujarnya, di Jakarta, Sabtu (26/9/2020).

Senada dengan Sturman, anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah juga menyatakan apresiasinya atas penjelasan dari pemerintah terkait RUU Cipta Kerja yang hari ini disampaikan lebih rinci.

Baca Juga: DPR Sambut Baik Pembukaan Umrah oleh Arab Saudi

"Mencermati dan mendengar penjelasan dari pemerintah, mulai dari dasar kenapa RUU Cipta Kerja terkait dengan ketenagakerjaan dan kemudian tantangan mengenai ketenagakerjaan informal, tenaga kerja baru, dan terkait juga industri 4.0 serta pandemi Covid-19, oleh karenanya dengan tegas dan cepat, kami menyampaikan ini perlu diapresiasi dan ditindaklanjuti," tutur Ferdi. Tinggal nanti kita mencermati didalam DIM supaya tidak keluar dari koridor yang telah disepakati, tambahnya.

Namun berbeda dengan kedua rekannya di Baleg, anggota Panja RUU Cipta Kerja Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman justru meminta agar pembahasan tentang klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja dihentikan.

Benny menegaskan, soal DIM adalah soal teknis atau rumusan normatif, yang penting menurutnya adalah substansinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, pemerintah sebelumnya diminta untuk menjelaskan narasi dibalik usulan mengenai perubahan UU Ketenagakerjaan ini.

"Kami sudah paham walaupun tidak sependapat kesimpulan dan solusinya. Kami selalu berpandangan bahwa membuat undang-undang adalah untuk menyelesaikan masalah. Mengubah undang-undang adalah untuk menjawab masalah yang tidak diakomodir dalam undang-undang yang lama," tandas Benny.

Setelah mengikuti dan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah, Benny mengatakan bahwa peranan UU tersebut dalam bahasa sederhananya adalah untuk membuka dan memperbaiki iklim usaha supaya investasi bisa masuk.

Baca Juga: DPR Nilai, Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Efektif

"Kalau masuk investasi maka tentu lapangan kerja akan dibuka banyak, dengan demikian akan banyak pula tenaga kerja kita yang bisa berkesempatan. Tapi yang kemudian menjadi masalah bagi kami, kami mempunyai pandangan bahwa masalah yang telah disampaikan pemerintah bisa dijawab dengan undang-undang yang ada," tukasnya.