Realisasi Anggaran 2021 harus Lebih Cepat dan Optimal

Fabiola Febrinastri

Senin, 14 Desember 2020 | 10:14 WIB

Penyerahan DIPA 2021 kepada seluruh unit kerja di Sekjen DPR. (Dok : DPR)

Untuk Satker Dewan berjumlah Rp 4,4 triliun.

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPR RI, Inda Iskandar memimpin penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekjen DPR. Penyerahan DIPA ini adalah bagian dari awal mula pelaksanaan anggaran dan program di tahun 2021.

Dalam penyerahan DIPA ini, Indra berpesan agar mampu mempercepat percepatan realisasi anggaran, dengan revisi anggaran dilakukan sedikit mungkin.

“Revisi anggaran itu sedapat mungkin diperkecil, sehingga ini cerminan dari keberhasilan perencanaan kegiatan. Biasanya di pertengahan tahun ini banyak hal yang harus direvisi. Tapi kita pahami, karena kegiatan dewan ini dinamikanya tinggi, membutuhkan revisi ini yang terkadang di luar perencanaan. Itulah yang harus diantisipasi,” kata Indra saat penyerahan DIPA TA 2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Selain itu, terkait percepatan realisasi anggaran, Indra mengingatkan untuk berkaca pada yang sudah terjadi di tahun 2020, dalam kondisi new normal, sehingga di tahun 2021 mendatang bisa dilakukan penyesuaian. Terhadap apa yang telah dicapai terkait realisasi di tahun 2020 ini, Indra turut memberikan apresiasi, karena penyerapannya sudah mendekati 95 persen.

“Sebenarnya kegiatan utama di DPR itu persidangan, keahlian serta dukungan sarana dan prasarana. Semua itu dari 6 bulan terakhir kita pelajari pola new normal itu seperti apa. Sehingga ke depan sudah kita ingatkan berkali-kali cara kerja new normal itu seperti apa. Nah ini, mudah-mudahan di pelaksanaan tahun 2021 sudah dilakukan penyesuaian,” sambung Indra.

Pad 2021, Indra menuturkan bahwa anggaran DPR hampir tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk Satker Dewan berjumlah Rp 4,4 triliun, sedangkan untuk Satker Setjen mendapat alokasi Rp 1,5 triliun. Anggaran tersebut sangat jauh bila dibandingkan dengan Kementerian dan Lembaga lain di lingkungan eksekutif.

“Anggaran dewan sekitar Rp 4,4 triliunan lebih, di Satker Setjen sekitar Rp 1,5 triliun. Ada kenaikan sedikit, tapi itu sebenarnya masih ada kegiatan lain yang arah umum kebijakan DPR belum ter-cover. Tapi kita upayakan ke depan bagaimana (kegiatan) yang ada itu bisa dilaksanakan. Kalau misalnya perjadin (perjalanan dinas) LN (luar negeri) belum dimungkinkan, anggaran itu bisa dilakukan untuk keperluan lain di dalam negeri, seperti kundapil (kunjungan kerja daerah pemilihan),” jelas Indra.

Penyerahan DIPA ini turut dihadiri oleh seluruh unit eselon I dan II Sekjen DPR. Indra pun berpesan agar yang akan dilakukan di bulan Januari 2021 ini sudah disiapkan dari sekarang, termasuk sejumlah perencanaan tender, vendor hingga perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) tahun anggaran 2021.