DPR akan Koordinasikan Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Pertanian di Jabar
Pemerintah Provinsi Jabar tengah mengupayakan penggarapan lahan tidur seluas 4.000 hektare.
Suara.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ferdiansyah mengungkapkan, Baleg menanggapi secara serius masalah pemanfatan lahan tidur guna aktifitas pertanian. Pemanfatan lahan tidur ini untuk meningkatkan produktifitas komoditas pangan yang menjadi kebutuhan mendesak di masa pandemi.
Penyataan tersebut diungkapkan usai mengikuti pertemuan tim kunjungan kerja Baleg DPR dengan Gubernur Jawa, Barat Ridwan Kamil beserta jajaran, membedah dan mendiskusikan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/1/2021).
Ferdiansyah mengatakan, Baleg akan mengkoordinasikan dengan para pemangku kepentingan seperti PTPN VIII yang ada di bawah Menteri BUMN dan Perum Perhutani, yang menjadi kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar bisa mensinergikan program pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan pertanian.
"Persoalan ini akan dibahas di Baleg supaya terintegrasikan, karena anggota Baleg dari lintas komisi, dan tidak menutup kemungkinan, jika ini sangat dibutuhkan, dan mejadi aspirasi apa lagi menyangkut pangan, bisa omnibus law tentang pangan. Metode-metode ini akan kita cermati," ungkap Ferdiansyah.
Baca Juga: DPR ke Kapolri Listyo: Pam Swakarsa Jangan Kebablasan jadi Alat Kekuasaan
Pemerintah Provinsi Jabar tengah mengupayakan penggarapan lahan tidur seluas 4.000 hektare di Kabupaten Subang untuk ditanami tanaman pangan, sehingga menjadi menjadi salah satu klaster ketahanan pangan di Jabar. Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat mempertahankan ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19.
Diprediksi, sejumlah negara pengekspor pangan akan menghentikan atau membatasi ekspornya, dan memilih mengonsumsinya sendiri selama pandemi ini.
Oleh sebab itu, pemerintah harus mulai menggalakan ketahanan pangan dalam negeri, termasuk dengan menanami lahan-lahan tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik untuk penanaman tanaman pangan.
"Kami menemukan lahan-lahan nganggur itu, rata-rata yang bagus-bagus dan luas itu dimiliki oleh PTPN VIII dan Perhutani. Di Subang, sekarang udah ada 4.000 hektar lahan nganggur, kami sedang meminta, tapi ada prosedurnya," ujar Kang Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar itu.
Baca Juga: DPR Minta Imigrasi Proaktif Tangkal Hoaks Terkait WN China Masuk Indonesia
