Azis Syamsuddin Minta BUMN Gandeng Kelompok Tani untuk Kelola Lahan Tidur

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong Pemerintah, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memaksimalkan fungsi lahan yang dikuasai namun tidak dimanfaatkan atau lahan tidur, untuk dikelola kepada petani di daerah secara massal.

Permintaan ini sebagai upaya antisipasi kekeringan dan rawan pangan terhadap dampak pandemi Covid 19 yang masih meluas di seluruh negara. Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi kondisi tersebut jadi ancaman krisis pangan dunia.

Langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi beban APBN dalam yang selama ini terfokus pada stimulus  program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang mengalokasikan pagu anggaran sebesar sebesar Rp699,43 triliun atau nyaris Rp700 triliun. 

"Pemanfataan lahan BUMN ini penting. Baik lewat pola kemitraan dengan jangka waktu yang ditentukan. Jalan keluar ini merupakan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, hingga menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru," jelas Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Minggu (28/3/2021). 

Baca Juga: Ketua DPR Puan Maharani Minta Teror Bom Gereja Katedral Diusut Tuntas

Lahan tidur milik BUMN, menurut Azis, juga dapat dijadikan penguat rencana program cetak sawah dengan prinsip-prinsip pokok. Salah satunya menjawab defisit pangan, hingga tidak menimbulkan polemik seperti impor beras, termasuk mengurangi konflik agraria, perampasan tanah petani dan masyarakat adat. 

"BUMN punya andil besar untuk ini. Kembali pada prinsip pelibatan aktif rakyat sebagai aktor utamanya. Bukan untuk membangun food estate seperti MIFEE di Papua atau rice estateboleh BUMN atau perusahaan swasta agribisnis. Tapi ini mengedepankan pemanfaatan di tengah beban APBN yang terus meningkat dan melebarnya angka pengangguran," paparnya. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, BUMN dapat melibatkan kelompok tani sampai petani milenial yang tersebar di seluruh nusantara. 

"Pada posisi ini, BUMN juga bisa menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan akselerasi. Lahan BUMN yang tidak produktif, menjadi solusi, di tengah kegelisahan rakyat dan Pemerintah di atas bayang-bayang Utang Luar Negeri (ULN)," terang Azis.

Azis menegaskan, jika BUMN tidak bergerak untuk ikut mencari alternatif, maka dapat dipastikan pada tahun 2021, akan terjadi lonjakan stimulus yang lagi-lagi membebani APBN. 

Baca Juga: Bom di Katedral Makassar, Azis Syamsuddin: Stop Posting Peristiwa di Medsos

Datanya ini merupakan fakta, dari tahun 2020 ke 2021 beban APBN melonjak Rp295,4 trilun dari pagu PEN yang pertama kali disampaikan oleh pemerintah di awal tahun 2021 yakni Rp403,9 triliun.